Pantau.com - Menteri Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran pemerintah terbatas sehingga harus memilih prioritas dalam membelanjakan anggaran.
"Saya juga ingin sampaikan sebagai Kemenkeu kita itu ada batasnya. Makanya ada amplop besarnya jadi apapun yang harus kita lakukan ya di dalam amplop itu, kalau mau melebihi berarti ada konsekuensinya defisitnya makin tambah, pajak ya harus makin tinggi," ujarnya saat memberikan pernyataan di Gedung Banggar, DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2019).
"Yang semuanya tidak populer juga nanti akan terkena konsekuensi Bapak Ibu juga, atau utangnya makin tinggi itu saya yang dituduh sama masyarakat, disebut ratu utang," imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani Pamer Kartu Pra-Kerja Depan Anggota Dewan, Apa Hebatnya?
Padahal kata dia, kebijakan tersebut adalah konsekuensi dari yang kita sebutkan bahwa kebijakan fiskal memang adalah pemerintah yang mengajukan, dibahas dan disepakati sebagai Undang-undang APBN.
"Disitulah semua sudah terwadahi. Diwadahi dari sisi prioritas pemerintah dan diwadahi dari kepentingan dari DPR, baik individual maupun partai," paparnya.
Baca juga: Berikut Penampakan Uji Coba LRT Jakarta, Bisa Daftar di Lokasi Lho
Kendati demikian, ia mengaku tetap menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang menjalankan tanggung jawabnya.
"Jadi kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh dewan dan apa yang menjadi hak kewajiban dewan," pungkasnya.
rn- Penulis :
- Nani Suherni
