Pantau.com - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Riau menyatakan dana untuk dua proyek infrastruktur tahun 2019 senilai Rp127 miliar di wilayah itu diblokir karena sejumlah alasan.
"Sebagian dananya diblokir dari pagu awal yang sudah ditetapkan untuk DIPA tahun 2019," kata Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto di Pekanbaru, Kamis (28/3/2019).
Tri Budhianto menjelaskan pemblokiran dana dua proyek infrastruktur itu karena beberapa masalah yang dihadapi di lapangan.
"Ada yang lahannya belum tersedia, sementara anggaran sudah disetujui," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani Kekeh Lanjutkan Infrastruktur agar Tak Disalip Malaysia
Tidak tertutup kemungkinan juga akibat kelengkapan administrasi yang diminta sebagai prasyarat pencairan pagu APBN.
Ia menjelaskan beberapa proyek yang terblokir yakni pembangunan jaringan air di Kabupaten Siak, Kampar, Rokan dan lainnya. Nilai anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019, sebesar Rp101.634.079.000.
Ada juga proyek balai wilayah sungai, dengan nilai Rp26.755.231.000, setelah diblokir cuma bisa digunakan Rp375.000.000.
"Kami sudah menyosialisasikan pemotongan ini, sejak awal tahun dan sampaikan juga, berikut langkah-langkah yang harus dilaksanakan jika terdapat dana yang diblokir. Sebab ada kemungkinan penyelesaiannya terpusat sehingga sampai sekarang belum terbuka blokirnya," imbuh Tri.
Baca juga: Alasan Indonesia Masih Gunakan Batu Bara saat Eropa dan China Beralih
Ia juga mengimbau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait agar menggesa penyelesaiannya agar tidak menjadi hambatan dalam penyelesaian proyeknya.
Meski demikian, diakuinya, pemblokiran dana proyek infrastruktur di Provinisi Riau itu tidak begitu berpengaruh terhadap pembangunan secara keseluruhan.
"Sebetulnya dampaknya relatif kecil karena angkanya juga relatif kecil, sehingga sebagian besar proyek masih bisa tetap berjalan," katanya.
- Penulis :
- Nani Suherni
