Pantau.com - Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai deklarasi 10 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung Presiden Jokowi dua periode tidak akan berpengaruh banyak terhadap perolehan suara pada pilpres 2019.
"Belajar dari hasil pilpres 2014 yang saat itu Jokowi mendapatkan suara terendah di Sumbar, kendati saat ini ada deklarasi dukungan dari kepala daerah tidak serta merta membuat perolehan suara berpeluang meningkat," ujarnya di Padang, Rabu, 18 September 2018.
Menurut Edi akar persoalan Jokowi sulit mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar saat pilpres lalu adalah faktor partai pengusung yakni PDI Perjuangan.
"Buktinya dulu saat Prabowo jadi calon wakil presiden mendampingi Megawati tidak mendapat suara, namun setelah diusung oleh Gerindra pada 2014 menang telak di Sumbar," ungkapnya.
Baca juga: 10 Kepala Daerah Sumbar Dukung Jokowi, PDIP: Masyarakat Melihat dengan Jernih
Edi melihat dukungan para kepala daerah terhadap Jokowi sebenarnya cukup argumentatif karena walaupun pada pilpres 2014 kalah di Sumbar, namun Jokowi cukup tinggi perhatiannya dalam bentuk kunjungan dan berbagai program pusat yang dilaksanakan.
Pada sisi lain ia melihat kendati para kepala daerah telah mendeklarasikan dukungan belum tentu mereka akan bergerak penuh untuk memenangkan karena juga terdapat beberapa konflik kepentingan.
"Misalnya ada bupati yang menjadi ketua PAN yang notabene mengusung Prabowo namun malah mendeklrasikan dukungan kepada Jokowi," ujarnya.
Baca juga: 10 Kepala Daerah di Sumbar Dukung Jokowi, Gerindra Tak Gentar
Sepuluh Bupati dan Wali Kota di Sumbar mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua karena dinilai berhasil membangun bangsa.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan di segala bidang. Karena itu kami mendukung beliau melanjutkan periode kedua," ucap Bupati Dharmasraya Sutan Riska yang didaulat sebagai juru bicara.
Lima bupati yang mengikutu deklarasi yaitu Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Wali Kota Solok Zul Elfian.
Kemudian ada empat bupati dan wali kota lain yang juga diklaim mendukung namun tidak bisa hadir saat deklrasi yaitu adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
