Pantau Flash
Rp54 Juta dan 2.600 Dolar AS Disita KPK dari Rumdin Bupati Lampung Utara
Pasca Diserang, Raja Salman Sepakat Tambah Pasukan Militer AS
Juarai F1 GP Jepang, Bottas Antar Mercedes Kunci Gelar Juara Konstruktor
7 Paus Ditemukan Mati Terdampar di Pantai Nusa Tenggara Timur
Tampil Lawan Norwegia Semalam, Sergio Ramos Pecahkan Rekor Lampaui Casillas

Heboh AMDK Vivari Tak Berizin! Catat, Kamu Punya Perlindungan UU

Heboh AMDK Vivari Tak Berizin! Catat, Kamu Punya Perlindungan UU Ilustrasi (Pixabay)

Pantau.com - Baru-baru ini, masyarakat dikagetkan adanya kabar Perusahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) atas nama PT Pemuda Pembela Bangsa disegel pihak kepolisan lantaran menyalahi atauran dengan mengambil air dari sumber mata air yang masuk dalam kategori zona kritis.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) langsung bergerak cepat dengan cara meninjau lokasi perusahaan dan sumber mata air zona kritis yang dimanfaatkan di Kampung Nenggeng, Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 8 Maret 2019.

Baca juga: Dinas BKPSDM Purwakarta Akui AMDK Vivari Sempat Ajukan Perizinan

Tapi 2010 PT Pemuda Pembela Bangsa memang mengajukan perizinan usaha bergerak dibidang usaha dalam kemasan. Kendati begitu, baru lah setelah adanya penyegelan yang dilakukan pihak kepolisian dirinya baru mengetahui bahwa perusahaan tersebut memanfaatkan air dan memasarkan dengan cara menyalahi aturan.

Lukman kemudian menegaskan, tentu proses perizinannya berbanding terbalik dengan apa yang diajukan ke pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Apalagi menurutnya perusahaan tersebut tiba-tiba berganti nama menjadi PT Vivari Jaya Abadi.

Baca juga: Perangkat Desa Ungkap Perusahaan AMDK Vivari Sempat Berganti Nama

Berkaca dari kasus diatas, buat kalian yang pernah jadi korban penipuan dalam membeli sebuah produk, kalian punya hak lho untuk menuntut. Dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi