Forgot Password Register

Ini Isi Gugatan Praperadilan Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf

Irwandi Yusuf tiba di Gedung KPK (Foto: Antara/Hafidz Mubarak) Irwandi Yusuf tiba di Gedung KPK (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait praperadilan yang diajukan Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Sidang perdana dijadwalkan hari ini, namun pihak KPK meminta sidang diundur selama tujuh hari hingga 16 Oktober 2018. 

"Karena ada penugasan dan kegiatan lain, maka sejak Jumat kemarin KPK telah mengajukan permintaan pada PN Jaksel agar sidang diundur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (9/10/2018). 

Baca juga: Gubernur Aceh Nonaktif Ajukan Praperadilan

Febri menambahkan, pihak KPK masih membaca permohonan praperadilan Irwandi yang pada pokoknya berisi:

1. Menguraikan bahwa tersangka telah menjadi Gubernur sebelumnya dan mengklaim tidak pernah meminta atau menerima uang;

2. Menguraikan tersangka dipilih dalam pilkada serentak dengan suara 37,22%;

3. Mengklaim bahwa tidak pernah menerima uang seperti yang disangkakan KPK dalam penyidikan terkait DOK Aceh;

4. Menjelaskan pertemuan tersangka dengan Steffy Burase dan usulan Steffy untuk melakukan lomba lari aceh marathon bertaraf internasional. Disebut juga tersangka menyarankan agar Steffy membuat “Rencana Anggaran Biaya” yang kemudian ditindaklanjuti Steffy dengan membuat RAB senilai Rp13 miliar. Selanjutnya RAB tersebut diserahkan tersangka pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan proses lebih lanjut;

5. Diuraikan juga, sebelum ada pencairan dana pemerintah, Irwandi menggunakan dana pribadi dan mentransfer ke rekening Stefi Burase dan pihak lainnya, dengan jumlah sekitar Rp1 miliar;

6. Disebutkan juga tentang pelaporan gratifikasi pada KPK yang dilakukan oleh Pemohon sejumlah Rp39 juta;

7. Irwandi membantah OTT yang dilakukan KPK.

"Pada pokoknya pemohon (Irwandi) meminta penangkapan, penahanan dan surat-surat dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak sah," jelas Febri. 

Namun, menurut Febri, dalam pembacaan awal, KPK memandang Irwandi terlalu banyak mempersoalkan hal-hal lain yang tidak ada hubungan langsung dengan perkara dan lebih menguraikan pokok perkara, yang tidak menjadi domain dari sidang praperadilan. 

Baca juga: PDIP Sayangkan Gubernur Aceh Terjerat OTT KPK

"Justru akan lebih baik jika fakta-fakta yang diklaim tersebut diuji di persidangan. KPK telah mempersiapkan bukti yang kuat selama proses penyidikan," ucap Febri. 

Sebelumnya KPK menetapkan status tersangka kepada Irwandi pada 4 Juli 2018. Irwandi diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp500 juta. KPK menduga uang tersebut bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Irwandi. 

Pemberian itu disebutkan terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau biasa juga disebut dana otsus pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. 


Share :
Komentar :

Terkait

Read More