Pantau Flash
Wanita Dalam Video Ancaman 'Penggal Kepala Jokowi' Divonis Bebas
Said Aqil kepada Polisi: Kita Selama Ini Terlalu Ramah pada Teroris
Bintang K-Pop Sully eks 'f(x)' Ditemukan Meninggal di Apartemennya
Awas! Pria Gemuk Dua Kali Lebih Berisiko Terkena Kanker Payudara
MPR Putuskan Pelantikan Presiden 20 Oktober Pukul 14.30 WIB

Jika Gerindra Masuk Kabinet, Apakah Jadi Masalah? Ini Jawaban Pengamat

Jika Gerindra Masuk Kabinet, Apakah Jadi Masalah? Ini Jawaban Pengamat Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai tidak menjadi persoalan bagi jalannya pemerintahan ke depan jika oposisi ditarik masuk ke dalam kabinet.

"Sebenarnya, dalam politik kita kan tidak dikenal yang namanya oposisi," katanya, di Jakarta, Rabu (9/10/2019), menanggapi wacana Gerindra mendapat jatah menteri.

Tidak hanya Gerindra, kata dia, seandainya ada partai politik lain yang selama ini bersikap oposisi jika memang dimasukkan dalam kabinet juga tidak masalah.

Baca juga: Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Pengamat: Sangat Tidak Etis

Menurut dia, justru bergabungnya kalangan oposisi ini menjadi kesempatan untuk membangun pemerintahan konsensus yang inklusif.

Persoalan muncul, kata dia, sebenarnya karena ada pandangan bahwa harus ada oposisi yang ditafsirkan sebagai kekuatan yang berseberangan dengan pemerintah.

"Justru dengan bergabungnya oposisi ini menunjukkan sinyal politik yang positif. Tidak ada fragmentasi. Stabilitas politik dan sosial lebih mudah dijaga," tuturnya.

Baca juga: Prabowo Akan Sampaikan Sikap Resmi Arah Politiknya 17 Oktober Mendatang

Namun, kata dia, bukan berarti kemudian pemerintahan akan kehilangan kekuatan untuk melakukan check and balance, sebab masih ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Nah, bagaimana memfungsikan DPR untuk melakukan kontrol politik yang efektif," ucapnya.

Reza mengingatkan DPR juga jangan kemudian diidentikkan dengan adanya dua faksi, yakni mendukung atau berseberangan di dalam lembaga itu.

Maka dari itu, ia mengatakan fungsi kontrol politik di DPR bisa pula dilakukan oleh parpol-parpol yang sebelumnya mendukung presiden terpilih pada pemilu, atau kalangan parpol koalisi.

Pola seperti itu, kata dia, pernah terjadi saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika kritik justru banyak muncul fraksi-fraksi parpol pendukung pemerintah di DPR.

"Meskipun oposisi masuk ke kabinet, fungsi check and balance akan tetap jalan," ujarnya.

Apalagi, kata dia, kekuatan publik yang sekarang ini semakin kritis menyikapi berbagai kebijakan pemerintah sehingga menjadi kontrol efektif bagi pemerintah.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: