Forgot Password Register

Ketua MPR: HTI Harus Patuhi Hukum!

Ketua MPR: HTI Harus Patuhi Hukum! Ketua MPR Zulkifli Hasan (Foto: Pantau.com / Dini Afrianti Efendi)

Pantau.com - Melihat hasil putusan PTUN Jakarta terkait gugatan yang diajukan HTI, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap Hizbut Tahrir Indonesia dapat menerima dan mematuhinya, lantaran Indonesia adalah negara hukum.

"Apapun putusan pengadilan, kalau sudah diputuskan maka harus dipatuhi dan dilaksanakan," kata Zulkifli Hasan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Semua pihak dari seluruh elemen bangsa Indonesia, kata dia, harus menghormati keputusan pengadilan tersebut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kecuali jika masih celah hukum untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, maka HTI dapat melakukan upaya hukum lanjutan.

Sementara itu, PTUN Jakarta memutuskan menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca juga: Merasa Dizalimi dengan PPutusan PTUN, HTI Akan Ajukan Banding

Ketua Majelis Hakim PTUN, Tri Cahya Indra Permana, yang membacakan amar putusan perkara gugatan HTI, memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Majelis hakim menilai, Surat Keputusan Menkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur dan dinyatakan tetap berlaku.

Perkara TUN No. 211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, hakim anggota Nelvy Christin SH MH, dan Roni Erry Saputro SH MH, serta panitera pengganti Kiswono SH MH.

Melalui perkara No. 211/G/2017/PTUN.JKT yang didaftarkan pada 13 Oktober 2017 tersebut, HTI menggugat Menkumham dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan. 

Share :
Komentar :

Terkait

Read More