Pantau Flash
Resmi! Jokowi-Ma'ruf Jadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024
Marquez Juara GP Jepang, Honda Raih Gelar Konstruktor MotoGP 2019
Presiden Jokowi Janji Umumkan Nama Menteri Kabinetnya Besok
Jelang Pelantikan Presiden, Bus Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute
TNI-Polri Kerahkan Armada Udara Pantau Situasi Pelantikan Presiden

Klaim RAPBN 2020 Berpihak Masyarakat, Sri Mulyani Tetap Naikkan Iuran BPJS

Headline
Klaim RAPBN 2020 Berpihak Masyarakat, Sri Mulyani Tetap Naikkan Iuran BPJS Menteri Keuangan Sri Mulyani, Fadli Zon dan Fahri Hamzah (Foto: Kementerian Keuangan)

Pantau.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berpihak kepada masyarakat khususnya yang berekonomi kurang mampu dalam penyusunan postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Pemerintah tetap beranggapan bahwa RAPBN 2020, pemihakan kepada masyarakat terutama kurang mampu luar biasa besar," katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Sri Mulyani mengatakan perhatian yang besar kepada rakyat itu menanggapi beberapa anggota DPR RI menyoroti kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya berlaku mulai awal tahun 2020.

Baca juga: Kemensos Nonaktifkan PBI BPJS, Nyawa Pasien Miskin Gagal Ginjal Terancam

Menurut dia, dalam RAPBN 2020 anggaran kemiskinan dinaikkan meski asumsi kemiskinan tahun depan mencapai 8,5-9 persen.

Begitu juga dengan anggaran pendidikan dinaikkan, lanjut dia, pemerintah melakukan penyesuaian Rp2,3 triliun untuk mempertahankan 20 persen belanja negara dan anggaran kesehatan yang naik lebih dari lima persen.

"Jadi ini adalah untuk memberikan gambaran utuh yang seharusnya tidak dipotong-potong sehingga kita tidak kemudian dibenturkan satu pos ke pos lain," ucapnya.

Pemerintah baik pusat dan daerah, lanjut dia, menanggung pembayaran iuran untuk masyarakat miskin sebanyak 96,6 juta dan nyaris miskin sebanyak 37,3 juta orang.

Baca juga: Teruntuk Sri Mulyani CS, Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Tak Atasi Defisit

Jumlah itu belum termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI Polri dan pensiunan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berencana akan menaikan iuran BPJS Kesehatan sekitar dua kali lipat mulai 1 Januari 2020.

Sri Mulyani sebelumnya mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III menjadi Rp42.000 dari sebelumnya Rp25.500.Peserta kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp52.000, dan untuk peserta kelas I menjadi Rp160.000 dari sebelumnya Rp81.000.

BPJS Kesehatan memiliki potensi mengalami defisit sebesar Rp32,8 triliun untuk tahun anggaran 2019. BPJS Kesehatan dalam RKAP 2019 memproyeksikan akan mengalami defisit sebesar Rp28,3 triliun, yang kemudian direvisi perkiraan defisitnya menjadi Rp32,8 triliun.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: