Pantau Flash
Jokowi kepada Seluruh Kementerian: Belanjakan DIPA 2020 Secepat-cepatnya
Timnas U-22 Indonesia Terancam Tanpa Pemain Senior di SEA Games 2019
YLKI Desak Anies Baswedan Atur Keberadaan Otopet Listrik
Puan: Brimob Harus Makin Galak dengan Terorisme!
Penerimaan Bea Keluar Nikel Ekspor Melonjak Akibat Larangan Ekspor

Pengesahan UU KPK di DPR Tidak Sah, Kata Pengamat Hukum Tata Negara

Headline
Pengesahan UU KPK di DPR Tidak Sah, Kata Pengamat Hukum Tata Negara Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan menilai pengesahan Revisi Undang-Undang KPK yang telah dilakukan dalam rapat paripurna DPR dinilai tidak sah.

Adapun alasan mengapa dirinya mengeluarkan pernyataan seperti itu, rapat pengambilan keputusan tidak memenuhi kuorum yakni hanya 80 anggota DPR yang hadir dari 565 orang, kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang, Kamis menanggapi pengesahan revisi UU KPK.

Baca Juga: Usai Temui Presiden, Buya Syafii Maarif: KPK Bukan Suci, Itu Harus Diingat!

"Menurut saya, secara formal UU yang sudah disahkan itu tidak sah karena rapat pengambilan keputusan tidak memenuhi kuorum," kata mantan Kepala Ombudsman Perakilan NTB-NTT itu, Kamis (19/9/2019).

Terkait dengan isi dari UU KPK, ia menilai semuanya melemahkan posisi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Isi dari UU hasil revisi ini melemahkan KPK, seperti adanya dewan pengawas KPK, izin sadap dan surat pemberhentian penyidikan (SP3)," tuturnya.

Menurutnya, seharusnya tidak perlu ada dewan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sudah diawasi oleh pengadian, yakni dalam proses perkara korupsi yang diputuskan oleh pengadilan.

Begitupun surat pemberhentian penyidikan (SP3), karena dengan tidak adanya SP3, KPK lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9).

Pengesahan Undang-Undang KPK ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perjalanan revisi ini berjalan sangat singkat karena DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Kendati begitu, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan. Kemudian, Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden sebagai tanda persetujuan pemerintah untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR pada 11 September 2019.

Baca Juga: KPK Panggil Pejabat Kementan dalam Kasus Perizinan Impor Bawang Putih

Pembahasan berlanjut pada 12 September 2019 saat perwakilan pemerintah membahasnya bersama Badan Legislasi DPR.

Hingga kemudian, pimpinan DPR menyetujui pengesahan revisi UU KPK menjadi UU KPK pada rapat paripurna, Selasa (17/9).

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: