Pantau - Pengamat politik Hendri Satrio menilai masyarakat lebih membutuhkan kelompok yang konsisten menawarkan gagasan dan solusi dibanding hanya bereaksi terhadap kebijakan pemerintah melalui inisiatif yang dinamakan "Kabinet Bayangan".
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensa menilai istilah "Kabinet Bayangan" secara konseptual justru memperkecil potensi kelompok masyarakat sipil yang mengusungnya.
Ia mengatakan, "Secara konseptual istilah "Kabinet Bayangan" justru mengecilkan potensi kelompok masyarakat sipil itu sendiri. Nama tersebut dinilai secara tidak langsung menunjukkan keterbatasan karena sifat dasar sebuah bayangan yang hanya bisa pasrah mengikuti objek aslinya."
Hensa mengakui konsep shadow cabinet lazim diterapkan di sejumlah negara demokrasi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah.
Namun, ia menilai penggunaan istilah tersebut oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia berpotensi menjadi bumerang.
Ia mengatakan, "Pada prinsipnya, saya melihat 'Kabinet Bayangan' ini justru secara tidak langsung mengakui bahwa mereka tidak punya agenda sendiri. Mereka seolah memposisikan diri hanya untuk bereaksi terhadap kebijakan penguasa."
Ia melanjutkan, "Kalau pemerintah diam, ya bayangannya ikut diam. Ini kan repot kalau niatnya mau menjadi kelompok penekan atau alternatif kebijakan bagi masyarakat."
Hensa menyarankan kelompok tersebut menggunakan nama yang lebih mencerminkan keberanian menawarkan alternatif kebijakan.
Ia mengatakan, "Mestinya jika ingin membentuk kabinet tandingan, namanya 'Kabinet Tandingan' saja. Kata 'tandingan' itu punya daya dobrak. Ada gagasan yang diadu, ada keberanian untuk berdiri sejajar menawarkan solusi."
Ia juga mengingatkan kelompok politik maupun masyarakat sipil yang terlalu reaktif berisiko kehilangan kredibilitas di mata publik.
Ia mengatakan, "Bayangan itu tidak abadi. Begitu cahayanya pindah atau meredup, bayangannya hilang. Makanya kalau mau punya nama besar dan dipercaya publik, jangan cuma jadi bayangan, jadilah sumber cahaya itu sendiri."
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati setiap bentuk pengawasan publik, termasuk inisiatif "Kabinet Bayangan", sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
