Pantau Flash
Chandra Hamzah Akan Pimpin BUMN Sektor Perbankan
Defisit APBN Melebar Mencapai 1,80 Persen di Oktober 2019
Bamsoet: Ada Tiga Partai Belum Setuju Amandemen UUD Hanya untuk GBHN
Mentan SYL Bakal Isolasi Daerah yang Terjangkit Virus Hog Cholera
Ada Transaksi Bisnis 22,63 Triliun dalam Ajang ISEF 2019

Perubahan UU MD3 Telah Disetujui Pemerintah dan Baleg DPR

Perubahan UU MD3 Telah Disetujui Pemerintah dan Baleg DPR Gedung DPR (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Jumat, menyetujui poin perubahan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Berdasarkan ketentuan pembentukan perundang-undangan, Panja berpendapat RUU tentang perubahan ketiga UU MD3 dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan agar ditetapkan sebagai Undang-Undang," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Totok Daryanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Revisi UU MD3 Pimpinan MPR Jadi 10, Fahri Hamzah Bicara Sinyal Rekonsiliasi

Totok menjelaskan Rapat Panja dengan pemerintah itu menyepakati seluruh materi muatan RUU tersebut seperti penyempurnaan redaksi pada Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya.

Setelah dilakukan perbaikan, maka redaksional Pasal 15 ayat (1) berbunyi "Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR".

"Dengan rumusan penjelasan sebagai berikut, yang dimaksud dengan 'representasi' dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan 1 (satu) orang Pimpinan MPR," ujarnya.

Baca juga: RUU MD3 Jadi Inisiatif DPR, Gerindra Tak Keberatan Pimpinan MPR Jadi 10

Dia mengatakan, rapat tersebut juga menyepakati penghapusan ketentuan Pasal 427C karena sudah diatur dalam Pasal 15.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah menyetujui secara prinsip substansi rancangan UU perubahan Ketiga atas UU MD3 beserta naskah akademiknya.

Menurut dia, pemerintah bersedia untuk melanjutkan pembahasan rancangan UU MD3 dalam sidang paripurna dan dapat disahkan menjadi UU.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Adryan Novandia
Category
Nasional

Berita Terkait: