Forgot Password Register

Headlines

Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra!

Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra! Juru bicara TKN Arya Sinulingga (Foto: Pantau.com/Lilis varwati)

Pantau.com - TKN Jokowi-Ma'ruf mengusulkan agar DPR tidak memberikan gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul fitri kepada seluruh anggota fraksi Gerindra. Usul itu sekaligus menanggapi pernyataan wakil ketua umum partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak pendukung Prabowo Subianto agar tidak membayar pajak. Ajakan itu seiring dengan penolakan kubu Prabowo-Sandi jika nantinya hasil perhitungan pilpres 2019 memenangkan Paslon Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Gara-gara Ocehan Arief Poyuono, Gerindra Minta Maaf ke Demokrat

"Kalau gitu kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak. Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji. Ingatkan sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya," kata juru bicara TKN Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Menurut Arya, Gerindra harus menerima konsekuensi atas ajakan tersebut. Bukan hanya tak terima gaji, Arya juga mengatakan seluruh kader Gerindra beserta para pendukungnya juga seharusnya tidak bisa menggunakan fasilitas umum yang didanai oleh pajak negara.

"Bukan saya nggak kasihan, tapi ternyata Gerindra meminta supaya tidak bayar pajak. Konsekuensi dong. Berikutnya banyak, nanti jalan raya jangan lewat jalan. Itu semua kan sarana publik dari pajak. Jangan nikmati lampu jalan, jangan naik busway apalagi MRT, jangan. Nggak boleh nginjak aja nggak bisa karena lo nginjak kaki aja di jalan raya lo bayar pajak. Jadi melayang, makanya saya bilang tadi ini makhluk atau bukan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengatakan masyarakat yang tak terima dengan pemerintahan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto merupakan capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019.

Baca juga: Waketum Gerindra Minta Demokrat Keluar dari Koalisi Prabowo!

"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu, 16 Mei 2019.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More