Pantau.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Amien Rais boleh saja melakukan kritik, namun seharusnya tidak diikuti dengan cara-cara yang dapat mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hendardi mengatakan, pernyataan Amien dalam aksi Forum Umat Islam (FUI) di depan KPU pada Jumat, 1 Maret 2019, tentang gejala kecurangan KPU merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks mengingatkan KPU untuk bekerja professional, adil, dan berintegritas.
Namun, lanjut Hendardi, pada saat yang bersamaan Amien juga menebar ranjau yang ditujukan untuk membenarkan tindakan-tindakan perlawanan atas produk kerja KPU yang menurut pandangannya, lembaga Pemilu itu melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.
Baca juga: Amien Rais di Depan KPU: Kalau Curang Semoga Dilaknat Allah SWT
Menurut Hendardi, FUI dan Amien adalah organisasi dan individu politik yang pada Pemilu 2019 berafiliasi dengan Prabowo-Sandi. Oleh karenanya pernyataan keras Amien atas KPU harus dipandang sebagai bentuk intimidasi politik yang ditujukan untuk membangun opini publik untuk melemahkan KPU.
Kemudian, Amien juga dinilai memberikan insentif politik elektoral pada Prabowo-Sandi bahwa kandidat yang diusungnya didzalimi oleh rezim, dicurangi dan seterusnya.
"Pesimisme semacam ini bukan hanya melemahkan KPU, tetapi juga mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya pada produk demokrasi yang sedang berjalan," ujar Hendardi di Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Hendardi menuturkan KPU adalah produk DPR dimana di dalamnya terdapat anggota fraksi-fraksi dari partai pengusung Prabowo-Sandi. Di dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan teknis kepemiluan, KPU juga melibatkan wakil dari masing-masing pasangan calon, sepanjang tidak melampaui kewenangannya.
"Jadi, semestinya tidak ada alasan bagi Amien dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, untuk tidak percaya KPU," jelasnya.
Baca juga: Gagal Temui Komisioner KPU, Amien Rais Tinggalkan Massa FUI
Meskipun demikian, KPU memang harus dikawal bukan ditakut-takuti atau diancam, karena integritas dan keadilan Pemilu adalah kepentingan rakyat. Semua tuduhan dugaan kecurangan satu persatu telah diklarifikasi oleh KPU.
"Kita semestinya mendukung independensi KPU dan jauhkan KPU dari potensi tidak netral dalam kontestasi Pemilu, karena jika KPU tidak tidak independen, bukan hanya kubu Prabowo-Sandi yang dirugikan tetapi juga kubu Jokowi-Amin. Bahkan yang paling dirugikan adalah rakyat, karena harus menerima produk demokrasi yang tidak berkualitas," paparnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
