Pantau.com - Koalisi Indonesia Kerja (KIK), koalisi partai pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih memungkinkan menerima partai politik lain yang memiliki visi dan misi serta chemistry yang sama untuk bergabung.
Hal ini dibenarkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 1 April 2019.
Baca juga: Wakil Ketua TKN Sebut PAN Minta Jatah Ketua MPR ke Jokowi
Abdul Kadir Karding mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan menanggapi pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara setelah pelantikan Gubernur Maluku.
Menurut Karding, dalam situasi saat ini KIK masih memungkinkan menerima partai politik lain yang memiliki banyak kecocokan dan chemistry yang sama untuk bergabung dalam KIK.
"Saya melihat parpol berwarna biru memiliki peluang bergabung dengan KIK," katanya.
Menurut Karding, dari informasi yang diterimanya, pada pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan sempat menyampaikan harapannya kepada Presiden Jokowi agar PAN mendapat jatah kursi pimpinan MPR RI.
"Iya saya mendengar informasi itu dari Istana," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa pertemuan Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi dalam upaya membangun komunikasi untuk menurunkan tensi politik setelah pemilu.
Menurut Hasto, hendaknya dapat dibedakan antara upaya membangun komunikasi politik dan upaya koalisi. Kalau upaya koalisi, akan melibatkan ketua umum partai politik anggota KIK.
Hasto menegaskan bahwa langkah koalisi tentunya harus dibicarakan bersama antara Capres Jokowi, Cawapres Ma'ruf, dan seluruh ketua umum parpol anggota KIK.
Baca juga: LIPI: PAN Lebih Berpeluang Masuk Koalisi Jokowi daripada Demokrat
"Untuk bergabung dalam koalisi di pemerintahan, itu bukan sekadar bergabung saja, melainkan juga ada hal-hal lain yang penting diperhatikan, seperti rekam jejak, komitmen menjaga Pancasila, dan komitmen untuk mengawal jalan kerakyatan," katanya.
Hal yang penting dipertimbangkan, lanjut Hasto, adalah mendahulukan partai politik yang sudah sejak awal bergabung dan berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
rn- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
