Pantau - Pemprov DKI Jakarta akan membayar lahan warga untuk proyek (light rail transit) (LRT) Fase 2A.
Nantinya proyek ini akan melayani rute Pegangsaan Dua Jakarta Utara hingga Jakarta International Stadium (JIS).
"Dari hasil feasibility study dan kajian tentu untuk pemanfaatan lahannya juga menjadi tanggung jawab Dishub melakukan pembebasan. Sekarang tim pembebasan lahan sudah terbentuk sudah bekerja menentukan evaluasi berikutnya sebelum masuk tahap pembayaran," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9/2022).
"Pembebasan lahan masih dalam proses, tim pembebasan lahannya sudah dibentuk. Sekarang keseluruhan sedang bekerja," katanya.
Syafrin mengatakan pembebasan lahan ditargetkan rampung pada tahun ini. Dia pun berharap warga lebih memikirkan manfaat infrastruktur dibanding kepentingan pribadi. Konstruksi rute baru sepanjang 8,2 kilometer ini bisa dimulai pada awal 2023 mendatang.
"Kita akan mengacu ke sana, tetapi kami tentu berharap bahwa warga yang kemudian tanahnya atau swasta yang kemudian tanahnya terkena pembebasan lahan itu melihat manfaatnya bukan untuk saat ini, tapi untuk ke depan," ujarnya.
Menurut Syafrin, pihaknya bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Nantinya proyek ini akan melayani rute Pegangsaan Dua Jakarta Utara hingga Jakarta International Stadium (JIS).
"Dari hasil feasibility study dan kajian tentu untuk pemanfaatan lahannya juga menjadi tanggung jawab Dishub melakukan pembebasan. Sekarang tim pembebasan lahan sudah terbentuk sudah bekerja menentukan evaluasi berikutnya sebelum masuk tahap pembayaran," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9/2022).
"Pembebasan lahan masih dalam proses, tim pembebasan lahannya sudah dibentuk. Sekarang keseluruhan sedang bekerja," katanya.
Syafrin mengatakan pembebasan lahan ditargetkan rampung pada tahun ini. Dia pun berharap warga lebih memikirkan manfaat infrastruktur dibanding kepentingan pribadi. Konstruksi rute baru sepanjang 8,2 kilometer ini bisa dimulai pada awal 2023 mendatang.
"Kita akan mengacu ke sana, tetapi kami tentu berharap bahwa warga yang kemudian tanahnya atau swasta yang kemudian tanahnya terkena pembebasan lahan itu melihat manfaatnya bukan untuk saat ini, tapi untuk ke depan," ujarnya.
Menurut Syafrin, pihaknya bekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Penulis :
- Desi Wahyuni
