Pantau - Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin meminta pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengalokasikan anggaran subsidi pupuk bagi petani sawit swadaya di daerah.
Hal ini ia sampaikan, saat menerima laporan petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu yang masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk.
"Kami sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi. Akibatnya, petani sawit kecil dipaksa bersaing dengan korporasi", ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jumat (24/2/2023).
Menurutnya, harga pupuk non subsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi tanaman kelapa sawit.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.
"Sampai saat ini, kita hanya mengetahui bahwa ratusan triliun dana sawit yang dikumpulkan. Namun, porsi petani hanya disalurkan melalui dana replanting sekitar Rp702 miliar sampai dengan tahun 2018," ungkapnya.
Sultan menerangkan, idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit.
Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, lanjutnya, petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.
"Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit produktivitas dan pemenuhan kebutuhan sawit nasional", tutupnya.
Hal ini ia sampaikan, saat menerima laporan petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu yang masih mengalami kesulitan untuk membeli pupuk.
"Kami sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang mencoret sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang tidak lagi diberikan pupuk subsidi. Akibatnya, petani sawit kecil dipaksa bersaing dengan korporasi", ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jumat (24/2/2023).
Menurutnya, harga pupuk non subsidi yang mahal sangat memberatkan petani sawit dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi tanaman kelapa sawit.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk mencari substitusi sumber subsidi pupuk bagi petani sawit kecil.
"Sampai saat ini, kita hanya mengetahui bahwa ratusan triliun dana sawit yang dikumpulkan. Namun, porsi petani hanya disalurkan melalui dana replanting sekitar Rp702 miliar sampai dengan tahun 2018," ungkapnya.
Sultan menerangkan, idealnya anggaran dana pungutan ekspor sawit tersebut perlu dialokasikan sesuai kebutuhan sarana produksi petani sawit.
Selain kebutuhan bibit untuk peremajaan, lanjutnya, petani juga membutuhkan pupuk yang memiliki porsi biaya produksi yang juga tinggi pada setiap musimnya.
"Jika produktivitas petani swadaya terus rendah, dalam jangka panjang itu akan menjadi bom waktu yang mempersulit produktivitas dan pemenuhan kebutuhan sawit nasional", tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
