Pantau – Posisi bunga utang yang lebih besar daripada belanja kesehatan dinilai bukan sekadar risiko sistemik melainkan kegagalan sistemik. Indonesia termasuk salah satu negara dalam kategori tersebut.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengungkapkan hal tersebut di mana Indonesia masuk kategori negara yang gagal sistemik. Ia mengutip pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangas (PBB) António Guterres.
Lewat videonya, Guterres menyatakan, sebanyak 3,3 miliar orang tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan.
“Ini lebih dari sekadar risiko sistemik – ini adalah kegagalan sistemik. Tindakan (untuk mengatasinya) tidak akan mudah. Tapi ini penting, dan mendesak,” ujar Guteres, Rabu (14/7/2023) sebagaimana dikutip dari AFP.
Realisasi APBN 2022 terkait dengan belanja kesehatan Rp176,7 Triliun, ditegaskan Anthony, jauh lebih rendah dari beban bunga pinjaman 2022 yang sebesar Rp386,3 triliun. “Artinya, Indonesia masuk negara gagal sistemik,” timpal dia di Jakarta, Minggu (16/7/2023) malam.
Dengan UU Kesehatan yang baru, sambung dia, anggaran kesehatan kemungkinan besar akan terpangkas lagi, sedangkan beban bunga pinjaman akan bertambah terus.
“Sehingga, belanja untuk anggaran kesehatan akan jauh lebih rendah lagi daripada beban bunga pinjaman. Indonesia ke depan akan semakin terjebak menjadi negara gagal sistemik,” imbuh Anthony.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sepanjang 2022 pemerintah sudah merealisasikan anggaran kesehatan sebesar Rp176,7 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran tersebut berasal dari, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp130,3 triliun, belanja non K/L Rp 10,6 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 35,8 triliun.
“Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp 176,7 triliun, ini turun cukup signifikan (dibandingkan tahun 2021),” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1/2023).
Asal tahu saja, sepanjang tahun lalu pemerintah membayar cicilan pokok utang dalam negeri Rp1,9 triliun, cicilan pokok utang luar negeri Rp79,3 triliun, dan bunga utang Rp386,3 triliun.
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengungkapkan hal tersebut di mana Indonesia masuk kategori negara yang gagal sistemik. Ia mengutip pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangas (PBB) António Guterres.
Lewat videonya, Guterres menyatakan, sebanyak 3,3 miliar orang tinggal di negara-negara yang membelanjakan lebih banyak untuk pembayaran bunga utang daripada untuk pendidikan atau kesehatan.
“Ini lebih dari sekadar risiko sistemik – ini adalah kegagalan sistemik. Tindakan (untuk mengatasinya) tidak akan mudah. Tapi ini penting, dan mendesak,” ujar Guteres, Rabu (14/7/2023) sebagaimana dikutip dari AFP.
Realisasi APBN 2022 terkait dengan belanja kesehatan Rp176,7 Triliun, ditegaskan Anthony, jauh lebih rendah dari beban bunga pinjaman 2022 yang sebesar Rp386,3 triliun. “Artinya, Indonesia masuk negara gagal sistemik,” timpal dia di Jakarta, Minggu (16/7/2023) malam.
Dengan UU Kesehatan yang baru, sambung dia, anggaran kesehatan kemungkinan besar akan terpangkas lagi, sedangkan beban bunga pinjaman akan bertambah terus.
“Sehingga, belanja untuk anggaran kesehatan akan jauh lebih rendah lagi daripada beban bunga pinjaman. Indonesia ke depan akan semakin terjebak menjadi negara gagal sistemik,” imbuh Anthony.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, sepanjang 2022 pemerintah sudah merealisasikan anggaran kesehatan sebesar Rp176,7 triliun. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi anggaran tersebut berasal dari, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp130,3 triliun, belanja non K/L Rp 10,6 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 35,8 triliun.
“Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp 176,7 triliun, ini turun cukup signifikan (dibandingkan tahun 2021),” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1/2023).
Asal tahu saja, sepanjang tahun lalu pemerintah membayar cicilan pokok utang dalam negeri Rp1,9 triliun, cicilan pokok utang luar negeri Rp79,3 triliun, dan bunga utang Rp386,3 triliun.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
