Pantau - Perbincangan koperasi kembali ramai semenjak Calon Presiden Ganjar Pranowo secara tegas menyampaikan, banyak sekali koperasi yang memiliki tata kelola sangat buruk.
Menurut Ganjar, sejumlah koperasi tersebut hanya sebuah koperasi proposal, di mana pengelolaannya hanya menunggu dana dari pemerintah saja untuk kegiatan operasionalnya.
Pemerhati Koperasi, Sunandiantoro menganggap, apa yang disampaikan Ganjar Pranowo memang merupakan kenyataan di lapangan.
Bahkan, ia pernah membuka posko aduan masyarakat terkait koperasi-koperasi nakal. Ratusan aduan masyarakat tersebut kemudian telah disampaikan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.
"Kondisi koperasi di Indonesia ini akibat tidak adanya peranan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi," ungkap Sunan dalam keterangan tertulis, Selasa (26/9/2023).
Sunan membeberkan, tumpulnya peranan Dekopin ini berawal dari adanya konflik dualisme yang terjadi dalam organisasi tersebut.
Konflik Dekopin berawal dari adanya dugaan Anggaran Dasar (AD) yang diubah oleh oknum tertentu. Hal ini mengakibatkan Dekopin terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Sri Untari dan kubu Nurdin Halid.
"Hanya kubu Sri Untari yang sah sebagai Ketua Umum Dekopin berdasarkan turunan daripada UU Koperasi, yaitu Keppres Nomor 06/2011," ungkap Sunan.
Ia menyampaikan, hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang hadir pada puncak Peringatan Hari Koperasi ke-76 di Tenis Indoor Senayan GBK pada Rabu (12/07/2023).
Kala itu, ujar Sunan, Menteri Teten hadir dan mengakui kepemimpinan Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin yang sah.
"Artinya polemik ini sudah selesai dan sudah saatnya berbenah, karena kondisi koperasi saat ini yang semakin memprihatinkan," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
