Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mengingatkan pemerintah terkait rencana pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan ditugaskan mengelola Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat apabila tidak dirumuskan secara hati-hati.
Sonny menyoroti kemungkinan munculnya rasa ketidakadilan di kalangan jutaan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai daerah namun belum memperoleh kepastian status.
Menurutnya banyak tenaga honorer yang telah bekerja selama belasan hingga puluhan tahun tanpa kejelasan pengangkatan menjadi ASN.
Sonny menegaskan bahwa aspek keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan rekrutmen aparatur negara.
Ia menyampaikan bahwa "Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh nyawa di garis depan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi di kantor-kantor pemerintahan yang nasibnya hingga kini masih terkatung-katung tanpa kepastian status?".
Soroti Nasib Penyuluh dan Dominasi Kementerian
Sonny juga mempertanyakan nasib para penyuluh pertanian dan tenaga penyuluh lapangan lainnya yang selama ini bekerja langsung bersama petani.
Ia menilai para penyuluh tersebut telah berkontribusi besar dalam menjaga sektor pangan nasional.
Sonny menegaskan bahwa "Mereka ini adalah pejuang pangan yang sudah berpeluh di sawah bersama petani selama bertahun-tahun. Jika rekrutmen baru SPPI dijanjikan jalur istimewa menjadi ASN, ini adalah bentuk ketidakadilan nyata".
Selain persoalan sumber daya manusia, Sonny juga mengkritisi dominasi kementerian lain di luar sektor perkoperasian dalam proses rekrutmen program tersebut.
Ia meminta agar Kementerian Koperasi kembali menjalankan perannya sebagai leading sector sesuai ketentuan peraturan presiden yang berlaku.
Sonny menyampaikan bahwa "Berdasarkan aturan, urusan perkoperasian adalah ranah teknis Kementerian Koperasi. Tanpa kepemimpinan dari kementerian yang kompeten di bidangnya, penempatan 30.000 sarjana ini dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek seremonial yang bias akibat ego sektoral".
Soroti Potensi Pelanggaran Lahan Pertanian
Sonny juga menyoroti potensi persoalan infrastruktur fisik dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia mengingatkan adanya kemungkinan pembangunan gedung koperasi yang melanggar ketentuan mengenai Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Sonny menyampaikan bahwa "Saya memahami KDMP adalah Proyek Strategis Nasional berbasis Inpres, namun perlindungan lahan sawah adalah amanat Undang-Undang. Mari kita wujudkan tujuan ekonomi tanpa harus mengorbankan lahan produktif yang menjadi tumpuan hidup petani. Pembangunan tidak boleh menegasikan materi muatan hukum yang sudah ada".
Ia juga mengajak pemerintah memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk melakukan refleksi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.
Sonny menyampaikan bahwa "Di bulan ramadan yang penuh berkah ini, saya mengetuk hati pemerintah untuk selalu istiqomah dan berpihak pada keadilan. Pastikan sinergi antar-kementerian berjalan tanpa hambatan ego sektoral. Jangan sampai upaya baik memaksimalkan potensi bangsa ini justru meninggalkan luka bagi mereka yang sudah lama berdedikasi untuk negara".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
