Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan segera menerbitkan aturan yang mewajibkan warga memilah sampah dari rumah sebagai upaya mengatasi persoalan sampah di ibu kota.
Aturan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat.
"Karena kita segera sosialisasikan dan nanti akan ada Pergub atau Perda yang mengaturnya itu supaya ada yang mengikat," jelas Pramono.
Kewajiban Pilah Sampah dan Alasan Kebijakan
Pramono menegaskan kebijakan ini bertujuan agar masyarakat memiliki kewajiban yang jelas dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.
Ia menyebut kebiasaan tersebut harus segera diterapkan mengingat kapasitas TPST Bantargebang yang sudah tidak memadai.
Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya longsor di lokasi tersebut yang berdampak pada pengelolaan sampah.
"Bagi warga Jakarta nantinya, mau tidak mau, suka tidak suka harus mulai terbiasa dengan memilah sampah. Karena memang pertama, keterbatasan Bantargebang tidak mungkin semua sampah itu dikelola seperti kemarin," ujar Pramono.
Pembangunan PLTSa dan Gerakan Pilah Sampah
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Danantara dan pemerintah pusat akan memutuskan pembangunan tiga fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Salah satu lokasi PLTSa direncanakan berada di Bantargebang sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah.
Pramono juga telah melakukan sosialisasi melalui akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta dengan mengajak masyarakat mengikuti Gerakan Pilah Sampah dari Sumbernya.
Warga diminta memilah sampah menjadi empat kategori utama yaitu sampah mudah terurai, sampah daur ulang, sampah B3, dan sampah residu.
"Saya mengajak seluruh warga Jakarta untuk menjadikan pemilahan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. Saya percaya jika kita bergerak bersama, perubahan besar bisa kita wujudkan," kata Pramono.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
