Pantau - Pemerintah sedang menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilaksanakan secara daring.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif serta berbasis data.
Ia menjelaskan penyusunan kebijakan tersebut juga mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas masyarakat yang pernah diterapkan pada masa pandemi COVID-19.
Pratikno menyampaikan bahwa "Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat".
Lima Strategi Penghematan Energi
Dalam rapat tersebut pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi yang akan diterapkan lintas instansi.
Strategi pertama adalah penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara.
Strategi kedua adalah penguatan pemanfaatan berbagai platform digital dalam kegiatan kerja dan pelayanan publik.
Strategi ketiga adalah pembatasan mobilitas perjalanan dinas di lingkungan instansi pemerintah.
Strategi keempat adalah penerapan langkah-langkah hemat energi dalam operasional gedung perkantoran pemerintah.
Strategi kelima adalah penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran.
Pemerintah juga menegaskan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan.
Bahas Dampak terhadap Program Pendidikan
Rapat koordinasi tersebut juga mencatat sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan.
Salah satu isu yang dibahas adalah penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu pemerintah juga membahas opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik apabila pembelajaran daring diterapkan.
Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai diberlakukan pada April 2026.
Pratikno menegaskan bahwa "Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal".
Hasil rapat koordinasi tersebut akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan.
Laporan tersebut juga akan berisi rekomendasi langkah-langkah penghematan energi yang dapat diterapkan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Penulis :
- Aditya Yohan
