Presiden Prabowo Perintahkan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di 4.000 Puskesmas Wilayah 3T

Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk segera memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di sekitar 4.000 puskesmas yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Instruksi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta.

"Menteri Kesehatan ini juga kami minta, kita minta untuk melakukan pendataan terhadap kebutuhan tenaga-tenaga kesehatan kita, terutama di daerah-daerah 3T," ungkap Prasetyo.

Pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

Kekurangan Tenaga Medis Masih Tinggi

Dari sekitar 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia, sekitar 4.000 di antaranya masih kekurangan tenaga medis seperti dokter umum dan dokter gigi.

"Tadi beliau (Menkes) melaporkan bahwa dari sekian 10.000 kurang lebih puskesmas, masih ada kurang lebih 4.000 yang di situ belum memiliki tenaga medis, dokter, maupun terutama dokter gigi juga sangat kurang," jelas Prasetyo.

Kondisi kekurangan tenaga medis tersebut paling terasa di wilayah 3T yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Insentif dan Fasilitas Diperkuat

Kementerian Kesehatan menyiapkan skema baru penyaluran insentif untuk menarik tenaga kesehatan bertugas di daerah terpencil.

Dokter spesialis yang ditempatkan di wilayah 3T akan menerima tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan.

Pemerintah juga mempercepat pembangunan fasilitas hunian layak bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil guna mendukung kenyamanan kerja.

Selain itu, distribusi alat kesehatan modern dilakukan melalui program SIHREN untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis di pelosok.

Hingga awal tahun ini, ratusan tenaga kesehatan tambahan telah dikerahkan secara bertahap untuk mengisi kekosongan layanan di fasilitas kesehatan primer di seluruh Indonesia.