Pantau.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Pemerintah untuk selalu menggunakan utang secara prudent. Terkait tahun politik tahun 2019, Menkeu juga menyampaikan pentingnya utang untuk dikelola secara prudent merupakan concern bagi semua pihak baik petahana maupun pesaing politiknya.
"Untuk tahun 2019, banyak yang mengatakan ini tahun politik. Saya rasa Indonesia is a mature enough democracy. Jadi, Indonesia itu sebetulnya tidak perlu harus watch and see. Karena itu menjadi less relevant," ungkap Sri Mulyani.
Baca juga: Singgung Krisis 97-98, Gubernur BI Sebut Indonesia Banyak Berubah
Lebih lanjut ia menilai jika diperhatikan semua partai politik baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah semua mempunyai kebijakan untuk mengelola utang secara baik.
"Kalau anda lihat partai-partai, baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah semuanya sangat hawkish terhadap utang. Artinya kita punya self-correction. Ada semacam resistance terhadap deficit financing. Itu membuat confidence terhadap ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih kuat," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan kembali bahwa Pemerintah tidak mengandalkan utang untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi, namun lebih kepada reformasi dan kerja keras.
"Saya sangat setuju bahwa kita supposed to be not rely too much on debt. We have to rely on reform. Kalau mau bangun, kerja keras, bukan utang banyak," tegasnya.
Baca juga: Banyak yang 'Galau' Soal Rupiah, Bank Indonesia Unggah Data
Sri Mulyani juga mengingatkan agar semua pihak tidak terlalu menyikapi utang secara berlebihan. Utang hanyalah salah satu instrumen fiskal yang digunakan Pemerintah secara fleksibel dan dikelola dengan prudent dalam rangka mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur. Saat ini, menurut Menkeu kondisi utang Indonesia dikelola dengan baik dan aman.
"Level of deficit and debt to deficit ratio adalah yang termasuk yang sangat prudent di dunia," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
