Pantau - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga 30 April 2026 mencatat surplus regional sebesar Rp11,9 triliun di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih memengaruhi kondisi fiskal nasional dan daerah.
Surplus tersebut berasal dari total pendapatan negara sebesar Rp48,39 triliun atau 25,67 persen dari target, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp37,20 triliun atau 34,97 persen dari pagu anggaran.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat Finari Manan mengatakan penerimaan negara di Jawa Barat kembali tumbuh setelah sempat mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya.
Penerimaan Pajak Jadi Penopang Utama
Hingga April 2026, penerimaan negara tumbuh 3,69 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 3,93 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 0,65 persen.
Penerimaan perpajakan dalam negeri mencapai Rp35,92 triliun atau tumbuh 0,94 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat Rp10,01 triliun namun mengalami kontraksi 3,81 persen secara tahunan.
Sejumlah sektor ekonomi mencatat pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan, antara lain administrasi pemerintahan sebesar 32,94 persen, jasa keuangan dan asuransi 31,46 persen, jasa profesional 28,85 persen, transportasi dan pergudangan 24,33 persen, serta perdagangan 15,07 persen.
Peningkatan tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat selama periode Hari Raya Idul Fitri pada Maret 2026.
Belanja Negara dan Program Prioritas Terus Berjalan
Realisasi belanja negara hingga akhir April mencapai Rp37,20 triliun dan kembali tumbuh 0,02 persen secara tahunan setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada triwulan pertama 2026.
Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp12,85 triliun atau 28,43 persen dari pagu dan tumbuh 25,53 persen dibanding tahun lalu.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp1,16 triliun atau meningkat 108,97 persen secara tahunan.
Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi Rp24,34 triliun atau 39,81 persen dari pagu, namun masih mengalami kontraksi 9,67 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Program MBG Jangkau 14,59 Juta Penerima
Sejumlah program prioritas pemerintah terus berjalan di Jawa Barat dengan dukungan APBN.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan di 27 kabupaten dan kota melalui 6.535 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan 28.623 pemasok dan telah menjangkau 14,59 juta penerima manfaat.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 13.159 penerima dengan nilai realisasi Rp1,66 triliun.
Selain itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 5.970 koperasi, sedangkan Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 20 lokasi dengan total 43 unit sekolah.
Ekonomi Jawa Barat Tetap Tumbuh
Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I 2026 tumbuh 5,79 persen secara tahunan dan 0,24 persen dibanding kuartal sebelumnya.
Inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,44.
Sementara neraca perdagangan Jawa Barat pada Maret 2026 masih mencatat surplus sebesar 1,98 miliar dolar AS, dengan total surplus Januari hingga Maret mencapai 6,55 miliar dolar AS.
Di sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp12,87 triliun kepada 195,74 ribu debitur, sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp914,66 miliar untuk 159,28 ribu debitur.
Kementerian Keuangan menilai APBN Jawa Barat masih berfungsi optimal sebagai penyangga ekonomi (shock absorber) sekaligus penggerak pertumbuhan melalui penerimaan negara yang terjaga dan belanja yang mendukung program prioritas pemerintah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
