Pantau - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik keras wacana pemberlakuan wajib asuransi third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor yang diusulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
HNW menilai, usulan tersebut tidak berbeda jauh dengan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggapnya akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
"Kalau menurut saya ini jadi seperti masalah Tapera, ya. Kemudian muncul hal-hal yang seolah-olah ada maslahatnya tapi menambah beban bagi masyarakat," ujar HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Politisi PKS itu meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang serampangan dan menyusahkan masyarakat, mengingat masa jabatan pemerintahan saat ini yang kurang dari tiga bulan.
"Sudahlah, pemerintah di akhir masa jabatannya sebaiknya justru membuat kebijakan yang membuat lega masyarakat, jangan malah membuat kebijakan yang belum dikaji secara matang tapi berdampak bebani masyarakat dan membebani pemerintahan yang akan datang," tegasnya.
Hidayat menyarankan, agar wacana pemberlakuan wajib asuransi kendaraan bermotor ini sebaiknya ditunda.
Ia khawatir, kebijakan tersebut hanya akan menyulitkan pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Misalnya sekarang sudah diputuskan dan ternyata itu memberatkan pemerintahan yang akan datang karena ditolak masyarakat, tentu akan menyusahkan pemerintahan yang akan datang," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
