Pantau.com - Pelaksanaan pengambilan data biometrik calon jamaah umrah oleh perusahaan swasta asing bernama VFS Tasheel dianggap telah menimbulkan kegelisahan baru bagi para calon jamaah umrah maupun penyelenggara umrah lndonesia.
Pasalnya, pada prakteknya dianggap dilakukan tanpa dibekali perangkat yang memadai. Kemudian lokasi kantor yang sulit dijangkau para calon jamaah umrah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, dari segi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai minim, baik dalam penguasaan alat maupun dalam hal pelayanan.
"Pertama kita melihat bahwa VFS tidak siap memberikan pelayanan memberikan fungsinya, akibat yang pasti, banyak jamaah yang harus pontang-panting menuju kantor VFS dan kemudian 3 hari harus menginap menambah beban, bahkan banyak yang sakit menjelang berangkat," ujar Ketua Harian Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI), Artha Hanif saat jumpa pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2018).
Baca juga: China Nggak Ada Matinya! Tanaman Mirip Antena CJ7-Alien Dog Saja Dipasarin
Kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Saudi untuk mengurangi antrean saat kedatangan di bandara Jeddah maupun Madinah telah berubah menjadi prosedur tambahan yang sangat menyulitkan jamaah umrah.
"Sehingga kita lihat, karena tidak siap kita meminta Kedubes Saudi Arabia mempertimbangkan kembali persyaratan perolehan visa harus melalui geometrik," ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, jika sebelumnya pengambilan data biometrik dilakukan saat kedatangan di bandara di Jeddah dan Madinah jamaah mengantri dalam durasi 30 menit saat peak season, kini setelah pengambilan data biemetriknya di 34 kantor VFS Tasheel di beberapa ibu kota provinsi di Indonesia.
"Jamaah harus menempuh perjalanan yang bisa mencapai 3 hari 2 malam karena faktor geografis dan terbatasnya pelayanan," katanya.
Baca juga: Selain Dijuluki Bebas Typo, Sri Mulyani Sabet Gelar Menkeu Terbaik 2019
"Kita harap kita bisa duduk bersama kalau memang VFS tidak siap kita minta supaya tidak dilakukan pada tahun ini sampai dengan VFS siap," imbuhnya.
Ia menambahkan, keluhan para jamaah umrah ini sudah dilayangkan oleh PATUHI kepada Kementerian Agama RI, Kemenlu Rl, DPR. Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta serta langsung menemui Wakil Menteri Hajl bidang Umrah, Dr. Wazan di Jedah.
"Tapi keluhan yang disertai foto, video atas kesulitan dan kesengsaraan jamaah umrah ini terus berlangsung sejak diwajibkannya kelengkapan data biometrik ini oleh Kedutaan Saudi per 17 Desember 2018," paparnya.
"VFS yang punya upaya melakukan fungsi-- harus memastikan dapat berjalan. Kalau memang membuat banyak calon jamaah tidak nyaman, semestinya meninjau ulang kehadirannya di Indonesia," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
