Unpad Pastikan Budidaya Lobster di Pangandaran Berbasis Riset dan Tidak Ganggu Ekosistem

Pantau - Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad) Prof Yudi Nurul Ihsan menegaskan bahwa budidaya lobster dengan teknologi keramba jaring apung (KJA) di perairan Pangandaran dilakukan berbasis riset sehingga tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem laut.

Riset dan Manfaat Ekonomi

“Sehingga dipastikan tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem laut,” kata Yudi.

Riset benih bening lobster (BBL) di Pangandaran telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu karena Unpad memiliki kampus di daerah tersebut dan BBL mudah ditemukan di perairan setempat.

Hasil riset menunjukkan rendahnya survival rate BBL disebabkan kanibalisme, bukan predasi oleh biota laut lain.

Yudi menyebut budidaya BBL dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, bahkan berpotensi menjadi contoh eduwisata budidaya modern.

“Di sana bukan cuma lobster, ada kerapu juga… tinggal diatur saja wilayahnya antara kegiatan budidaya, pariwisata dan saya pastikan kalau ini diatur tidak akan saling mengganggu,” ujarnya.

Perizinan dan Kondisi Perairan

Yudi menekankan pentingnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang laut.

Proses PKKPRL dilakukan melalui pendaftaran online single submission, verifikasi administrasi, dan penilaian teknis yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Lokasi KJA yang dipermasalahkan telah sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, berada di Zona Pemanfaatan Terbatas Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran.

Setelah PKKPRL terbit, pembudidaya wajib memiliki izin lain seperti Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Jadi isu merusak lingkungan itu tak masuk akal, semua izin sudah dipenuhi,” tegas Yudi.

Kondisi perairan Pangandaran dinilai ideal untuk budidaya: tenang, kedalaman 6–7 meter, dan aman dari risiko kerusakan infrastruktur KJA akibat gelombang besar, seperti kasus tahun 2018 ketika delapan KJA offshore rusak.

Proyek KJA offshore era Menteri Susi Pudjiastuti pada 2018 di Pangandaran sendiri terbengkalai, meski dibiayai APBN 2017 sebesar Rp42 miliar per daerah dengan teknologi dari Norwegia.