Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

SPBU Swasta Setuju Beli Stok BBM Impor Tambahan Melalui Pertamina

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

SPBU Swasta Setuju Beli Stok BBM Impor Tambahan Melalui Pertamina
Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat 19/9/2025 (sumber: ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan SPBU swasta Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil menyetujui pembelian stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

Kesepakatan SPBU Swasta dengan Pertamina

Bahlil menyampaikan keputusan tersebut usai rapat bersama manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta pada Jumat.

"Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina," ungkapnya.

Dalam kesepakatan itu, SPBU swasta mengajukan sejumlah syarat, salah satunya pembelian hanya berupa BBM murni (fuel base) yang kemudian dicampur di tangki masing-masing SPBU.

"Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing," tegas Bahlil.

Selain itu, SPBU swasta juga meminta adanya survei bersama dalam pembelian stok BBM serta transparansi harga.

"Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli (untung), harus semua terbuka, dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju," jelas Bahlil.

Target Impor dan Peran Negara

Stok impor BBM tambahan ditargetkan paling lambat masuk ke Indonesia dalam tujuh hari ke depan.

Volume impor tambahan masing-masing SPBU swasta akan dibahas lebih lanjut melalui rapat teknis.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta pada tahun ini, namun kuota tersebut sudah menipis sehingga menyebabkan kekurangan stok.

Untuk mengatasi kekurangan itu, pemerintah mendorong kolaborasi SPBU swasta dengan Pertamina agar kebutuhan konsumen tetap terpenuhi.

Menurut Bahlil, langkah ini perlu dilakukan karena BBM merupakan cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Cabang-cabang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara," tegasnya.

Penulis :
Arian Mesa