Pantau - Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar pada tahun 2025 guna mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam membangun ekosistem kehidupan yang berkelanjutan bagi para transmigran serta membantu pemerintah daerah menjalankan perannya.
Anggaran Diperkuat, Pemerintah Daerah Didukung
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai pengembangan kawasan transmigrasi, infrastruktur, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
"Untuk pengembangan kawasan transmigrasi, infrastruktur dan lain sebagainya, kami menganggarkan lebih dari Rp300 miliar untuk membantu pemerintah daerah, membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Kami tidak buang badan," ungkapnya dalam keterangan usai open house 24 jam di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Minggu.
Iftitah merujuk pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang mengatur bahwa pengembangan masyarakat transmigrasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat selama maksimal lima tahun sejak penempatan.
Setelah periode tersebut, tanggung jawab pengelolaan permukiman transmigrasi sepenuhnya beralih ke pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, banyak daerah belum siap secara penuh untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut secara mandiri.
Pendekatan Baru: Transmigrasi Sebagai Ekosistem Kehidupan
Iftitah menegaskan bahwa program transmigrasi kini tak lagi sebatas memindahkan penduduk dan membangun rumah.
Program transmigrasi diarahkan untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang lengkap, termasuk penyediaan lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar.
Pendekatan baru ini diharapkan dapat memberi alasan kuat bagi para transmigran untuk menetap dan ikut serta membangun kawasan secara aktif dan mandiri.
Saat ini, Kementerian Transmigrasi memfokuskan kebijakan pada lima program utama:
- Transmigrasi Tuntas, yakni program untuk menyelesaikan persoalan lahan di kawasan transmigrasi.
- Transmigrasi Lokal, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal tanpa perlu berpindah jauh, sebagai alternatif mengurangi urbanisasi.
- Transmigrasi Patriot, yakni distribusi sumber daya manusia unggul untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
- Transmigrasi Karya Nusantara, berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi kawasan untuk menciptakan lapangan kerja.
- Trans Gotong Royong, yang mendorong kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam membangun kawasan transmigrasi bersama.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
