Pantau - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, memerintahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait untuk memeriksa secara berkala rantai distribusi pangan dan stok harian pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya.
Mahyeldi menekankan bahwa langkah ini bertujuan mencegah praktik penimbunan barang oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah situasi krisis.
"Termasuk melakukan pemantauan harga dan stok harian di seluruh pasar utama provinsi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang," ungkapnya.
Ia memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha dan jaringan distribusi pangan agar tidak memanfaatkan situasi bencana untuk meraih keuntungan tidak wajar.
"Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan penderitaan ini. Siapapun yang menaikkan harga secara tidak wajar akan berhadapan dengan pemerintah serta aparat penegak hukum," tegasnya.
Instruksi Khusus untuk Jaga Stok dan Stabilitas Harga
Mahyeldi juga menginstruksikan agar instansi terkait menjalin koordinasi intensif dengan Bulog dan distributor besar guna memastikan suplai bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan utama lainnya tetap aman.
Ia meminta bupati dan wali kota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain dengan melaksanakan operasi pasar, melakukan gerakan pangan murah secara masif, dan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah.
Tak hanya itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pendataan terhadap sarana industri perdagangan yang terdampak bencana, termasuk pasar, sentra industri, pelaku industri kecil menengah (IKM), dan industri menengah besar (IMB) di masing-masing daerah.
Larangan Keras Spekulasi Harga dan Imbauan Solidaritas
Mahyeldi mengimbau pemerintah kabupaten dan kota agar bersikap antisipatif dan responsif dalam menjaga ketersediaan barang pokok, barang penting, serta elpiji.
Ia menyoroti perlunya pengawasan ketat untuk mencegah lonjakan harga dan menanggulangi keterbatasan akses logistik antarwilayah.
Ia juga meminta pelarangan terhadap pedagang yang menaikkan harga di atas aturan serta tindakan tegas terhadap pedagang yang bertindak di luar kewajaran, khususnya untuk barang pokok dan kebutuhan hidup masyarakat.
"Tugas kita bukan hanya menanggulangi bencana, tetapi juga memastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan harian dengan harga yang terjangkau. Ini adalah bentuk solidaritas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat," ia mengungkapkan.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyatakan bahwa tindakan mencari keuntungan dengan menekan masyarakat dalam situasi bencana adalah perbuatan tidak bermoral, tidak berempati, dan dapat dikenai sanksi hukum berat.
"Seluruh pelaku usaha, distributor, pedagang dan semua elemen masyarakat untuk menjaga empati dan solidaritas. Jangan menambah beban rakyat yang sedang berduka," tambahnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
