Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa perekonomian Provinsi Papua Tengah mengalami kontraksi tajam hingga mencapai minus 8 persen akibat tertahannya ekspor dari PT Freeport Indonesia.
Ekspor Freeport Tertahan, Ekonomi Papua Tengah Terpukul
Kontraksi ekonomi tersebut disebabkan oleh terganggunya aktivitas produksi dan distribusi PT Freeport Indonesia, yang berimbas langsung pada penurunan kinerja ekspor daerah.
Tito menyampaikan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas yang digelar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025.
"Ada yang minus, yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, tanya beliau kenapa penyebabnya? Di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan," ungkapnya.
Tertahannya ekspor ini tidak lepas dari sejumlah insiden yang mengganggu operasional perusahaan tambang tersebut.
Salah satu insiden utama adalah kebakaran yang terjadi pada 14 Oktober 2025 di fasilitas smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
Kebakaran tersebut melanda unit pabrik asam sulfat dan fasilitas pemisahan gas bersih, yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi mineral.
Tak hanya kebakaran, longsor juga dilaporkan terjadi di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 8 September 2025.
Akibat peristiwa tersebut, tujuh pekerja terjebak di dalam tambang dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian selama 27 hari.
Kombinasi dari dua insiden besar ini membuat arus ekspor Freeport terhenti dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Papua Tengah, khususnya wilayah Timika dan sekitarnya.
Evaluasi Rutin dan Daerah Penyeimbang
Tito menambahkan bahwa meskipun Papua Tengah mengalami kontraksi, masih ada daerah-daerah lain yang mencatatkan performa ekonomi positif.
Menurutnya, pertumbuhan positif dari sejumlah daerah memberikan efek penyeimbang terhadap ekonomi nasional.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi ekonomi daerah dilakukan secara rutin, baik mingguan untuk inflasi maupun bulanan untuk pertumbuhan ekonomi.
Dalam laporan terbaru, Provinsi Maluku Utara tercatat sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional.
"Evaluasi rutin sangat penting agar pemerintah dapat merespons cepat terhadap berbagai hambatan ekonomi di daerah," ia mengungkapkan.
Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar dampak ekonomi dari insiden seperti kebakaran dan longsor bisa segera diatasi.
- Penulis :
- Leon Weldrick
