Pantau - Efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam meningkatkan kinerja BUMN sangat bergantung pada tiga aspek utama: perencanaan yang matang, tata kelola yang sehat, dan penerapan prinsip good corporate governance (GCG).
PMN idealnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur keuangan BUMN, mendukung transformasi bisnis, serta meningkatkan daya saing perusahaan negara.
Namun, dalam praktiknya, PMN kerap tidak efektif karena kebijakan yang tidak berbasis perencanaan matang, minim target kinerja, dan tidak diawali audit menyeluruh atas kondisi BUMN penerima.
Kasus-Kasus dan Tantangan Akuntabilitas PMN
Contoh seperti Krakatau Steel menunjukkan kelemahan sistemik dalam penggunaan PMN.
Meski beberapa kali menerima suntikan modal, perusahaan ini tetap menghadapi tekanan keuangan tanpa perbaikan fundamental.
Tanpa evaluasi berbasis data, pola ini dapat menjadi siklus penyelamatan jangka pendek yang mengabaikan akar masalah seperti beban utang, efisiensi operasional, dan manajemen.
Persetujuan PMN juga tak jarang dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang berdampak pada penunjukan jabatan direksi dan komisaris berdasarkan afiliasi, bukan kompetensi.
Akibatnya, profesionalisme manajemen BUMN menurun, dan PMN sebesar apa pun sulit memberikan dampak.
Efektivitas PMN hanya dapat dicapai jika didasarkan pada:
Perencanaan yang jelas dan realistis
Tata kelola yang akuntabel dan transparan
Pengelolaan bebas konflik kepentingan serta berbasis prinsip GCG
PMN seharusnya dilihat sebagai investasi publik, bukan sekadar dana talangan.
Opsi Terakhir dan Urgensi Reformasi Lembaga Pengelola BUMN
Wacana pembentukan lembaga baru seperti Danantara sebagai pengganti Kementerian BUMN juga dikritisi.
Perubahan struktur kelembagaan tidak akan efektif bila budaya birokrasi dan patronase politik tetap dipertahankan.
Reformasi kelembagaan hanya akan berdampak jika fokus diarahkan pada pengelolaan aset negara yang profesional, independen, dan kinerja-oriented.
Beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan China menunjukkan bahwa pengelolaan BUMN yang langsung berada di bawah otoritas tertinggi pemerintahan bisa lebih akuntabel dan minim intervensi politik, asalkan ditopang tata kelola yang kuat.
Seleksi pimpinan BUMN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional, melalui proses yang transparan dan bebas kepentingan politik.
PMN harus menjadi opsi terakhir, hanya dilakukan setelah BUMN menjalani langkah pembenahan internal seperti:
restrukturisasi utang
efisiensi biaya
penataan rantai pasok
penerapan manajemen risiko
modernisasi operasional
Setiap PMN harus disertai kontrak kinerja yang jelas, target terukur, serta sanksi manajerial bila target tidak tercapai.
Bagian dari Agenda Besar Reformasi Ekonomi Nasional
Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas BUMN memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas efektivitas penggunaan PMN.
Oleh karena itu, transparansi dan audit independen wajib dilakukan secara berkala dan dibuka ke publik.
DPR sebagai mitra pengawasan strategis juga didorong untuk mengedepankan pendekatan berbasis data dan analisis ekonomi, bukan dominasi pertimbangan politik jangka pendek.
Pengelolaan BUMN yang profesional sangat penting mengingat peran strategisnya di sektor energi, pangan, logistik, infrastruktur, telekomunikasi, dan keuangan.
Keberhasilan BUMN akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan daya tahan ekonomi nasional.
Gagasan ini disampaikan dalam sidang ujian terbuka promosi doktor terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta, dipimpin oleh Prof. Dr. Luki Kurnia.
Lulusan tersebut menekankan bahwa PMN yang dirancang matang, dikelola transparan, dan diawasi disiplin dapat menjadikan BUMN sebagai lokomotif ekonomi nasional yang menghasilkan keuntungan finansial dan manfaat sosial maksimal.
Syarat utama keberhasilan adalah berani menempatkan kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.
- Penulis :
- Gerry Eka
