Pantau - Pembangunan kawasan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) dipastikan tetap berjalan dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Proyek Prioritas Ditargetkan Rampung 2027-2028
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan tetap menjadi prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, "Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas, kendati ada kebijakan efisiensi anggaran."
Basuki menambahkan, "Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan."
Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027-2028, mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara seperti Gedung DPR, DPD, MPR, serta Gedung Paripurna yang memiliki kapasitas hingga 1.579 orang.
Selain itu, pembangunan jalan sepanjang 3,7 kilometer di kawasan legislatif juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan.
Infrastruktur Pendukung dan Kawasan Yudikatif Dikebut
Di kawasan yudikatif, pembangunan dibagi dalam dua paket pekerjaan yang meliputi Gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta fasilitas pendukung seperti Plaza Keadilan dan masjid.
Seluruh kawasan yudikatif juga dilengkapi pembangunan jalan sepanjang 8 kilometer untuk menunjang mobilitas.
Basuki mengungkapkan, "Seluruh area yudikatif dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer."
Selain pembangunan gedung, penguatan infrastruktur air turut dilakukan melalui pembangunan embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN secara menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Yohan
