Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal optimistis program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP mampu mengembalikan kejayaan sektor perikanan tangkap di Papua dan menjadikan wilayah tersebut sebagai lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.
Robert menilai Papua memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, terutama di tiga kawasan strategis yang hingga kini belum tersentuh program KNMP.
Tiga kawasan tersebut meliputi Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.
Robert mengatakan, “Ketiga kawasan tersebut memiliki nilai strategis ganda sebagai sentra produksi sekaligus kawasan pertahanan terluar negara berbasis masyarakat nelayan.”
Ia juga mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono atas pelaksanaan program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia.
Papua Dinilai Punya Potensi Besar Industri Tuna
Robert menegaskan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada Papua yang disebut memiliki sumber daya ikan terbesar di Indonesia timur.
Ia mengatakan, “Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia.”
Menurut Robert, wilayah tersebut merupakan pusat perikanan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
Ia menyebut kawasan tersebut merupakan gugusan pulau terluar di Papua bagian utara yang secara geografis lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat pemerintahan Papua.
Robert mengatakan, “Kenapa penting mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kabupaten itu karena lokasi-lokasi tersebut merupakan pulau-pulau terluar di Tanah Papua bagian utara. Misalnya Pulau Mapia itu ke Palau cuma sekitar 68 mil, sementara ke Biak lebih jauh mencapai 180 mil. Jadi mestinya kampung nelayan merah putih dibuat di situ supaya Merah Putih berkibar di situ.”
Kawasan tersebut disebut memiliki kekayaan laut melimpah seperti tuna, cakalang, kerapu, rumput laut, hingga teripang.
Mayoritas masyarakat setempat juga menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
DPR Soroti Kejayaan Industri Perikanan Papua yang Meredup
Robert menilai pembangunan KNMP tidak hanya meningkatkan produksi dan hilirisasi perikanan, tetapi juga memperkuat pertahanan wilayah terluar negara berbasis masyarakat nelayan.
Ia secara khusus menyoroti Kepulauan Mapia atau Pulau Beras di Kabupaten Supiori yang disebut sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Papua.
Robert mengingatkan wilayah tersebut pernah menjadi pusat kejayaan industri perikanan Papua saat perusahaan PT Biak Mina Jaya milik Jayanti Group beroperasi pada 1999 hingga 2003.
Pada masa itu, PT Biak Mina Jaya mempekerjakan ribuan tenaga kerja asli Papua dan menjadi pelopor industri perikanan tangkap serta pengalengan ikan di Indonesia timur.
Robert juga menyinggung kejayaan perusahaan negara PT Usaha Mina di Sorong yang pernah mengekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang.
Ia mengatakan, “Dulu di Sorong ada Usaha Mina. Itu perusahaan negara yang ekspor tuna dan cakalang langsung ke Jepang. Setelah berubah menjadi Perikanan Nusantara lalu merger ke Perindo di bawah holding ID Food, akhirnya berhenti beroperasi. Padahal dermaganya siap, lokasinya sangat strategis dan potensinya besar.”
Robert menjelaskan PT Usaha Mina dahulu memiliki banyak cabang di berbagai sentra perikanan nasional seperti Sorong, Bacan, Ternate, Fakfak, Ambon, Gorontalo, Luwuk, hingga Makassar.
Ia menilai jejak pembangunan industri perikanan tersebut perlu dihidupkan kembali melalui sinergi KKP dan Kementerian BUMN.
Robert juga menyinggung keberadaan PT West Irian Fisheries atau WIF, perusahaan perikanan asal Jepang yang pernah menjadi penggerak ekonomi utama di Sorong sejak 1970-an.
Perusahaan tersebut pernah mengekspor tuna dan udang serta menyerap ribuan tenaga kerja lokal sebelum operasionalnya berhenti akibat kebijakan pembatasan kapal asing.
Ia mengatakan, “Papua pernah punya industri perikanan besar lewat Jayanti, Usaha Mina, dan WIF. Itu bukti bahwa kalau dikelola serius, Papua bisa menjadi kekuatan besar industri perikanan nasional. Kampung Nelayan Merah Putih harus menjadi titik awal menghidupkan kembali kejayaan itu.”
Pengawasan Illegal Fishing Dinilai Masih Lemah
Saat ini industri pengolahan ikan skala besar di Papua disebut hanya tersisa PT Citra Raja Ampat Canning di Sorong, Papua Barat Daya.
Robert juga menyoroti lemahnya pengawasan di kawasan perairan terluar Papua yang dinilai rawan praktik illegal fishing.
Ia menyebut keterbatasan armada patroli Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membuat pengawasan di kawasan perbatasan Papua belum optimal.
Robert mendorong penempatan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.
Ia mengatakan, “Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP.”
Robert meyakini jika pemerintah serius menempatkan program KNMP di Raja Ampat, Teluk Wondama, dan Biak Numfor-Supiori, maka Papua dapat kembali menjadi pusat industri tuna nasional seperti masa kejayaan sebelumnya.
Optimisme tersebut sejalan dengan target KKP yang akan membangun lebih dari 1.000 KNMP pada 2026 sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di Indonesia, belum ada satu pun yang berada di Papua.
Robert berharap pemerintah segera mengoreksi ketimpangan tersebut.
Ia mengatakan, “Papua punya laut yang kaya, punya sejarah industri perikanan, dan punya posisi strategis di Pasifik. Kalau tiga titik ini dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, saya yakin Papua bisa kembali menjadi lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia.”
- Penulis :
- Gerry Eka
