Pantau - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menegaskan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.
Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo dalam seminar nasional bertema “Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle Income Trap di Indonesia” di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
“Seminar nasional ini merupakan momentum yang sangat bermakna, sebagai wujud nyata dari sinergi antara dunia akademik dan pengambil kebijakan dalam upaya bersama merumuskan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar bangsa, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan benar-benar menuju kemakmuran yang inklusif,” kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.
Sugeng menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan dan menjadi capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka semata, melainkan harus mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
“Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Soroti Tantangan Struktural Ekonomi Nasional
Sugeng menjelaskan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural berupa dominasi lapangan kerja bernilai tambah rendah, penurunan upah riil pekerja, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa.
Menurut Sugeng, sejak 2023 Indonesia telah masuk kategori Upper Middle Income Country berdasarkan klasifikasi Bank Dunia.
Namun posisi tersebut dinilai masih rentan terhadap risiko middle income trap apabila transformasi struktural tidak dilakukan secara menyeluruh.
Ia menegaskan Indonesia perlu memperkuat inovasi, investasi produktif, kualitas modal manusia, serta digitalisasi yang inklusif agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.
Pemerintah Dorong Transformasi Pemberdayaan Masyarakat
Sugeng mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.
Ia menegaskan paradigma pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial jangka pendek.
“Kita tidak hanya ingin masyarakat menerima bantuan, kita ingin masyarakat menjadi pelaku aktif dalam transformasi ekonomi nasional. Inilah yang membedakan program sosial jangka pendek dengan investasi pemberdayaan yang mengubah nasib masyarakat secara berkelanjutan,” kata Sugeng.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
