Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan proses pengadaan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana di Sumatera mulai berjalan pada awal Juni 2026.
Maruarar mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
"Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan, "Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar."
Menurut dia, koordinasi tersebut juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kejaksaan, dan kepolisian guna memastikan tata kelola berjalan baik.
Ribuan Unit Hunian Tetap Sedang Diproses
Kementerian PKP mencatat sebanyak 2.603 unit hunian tetap saat ini sedang dalam proses pembangunan.
Beberapa ratus unit rumah juga telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sejak dua bulan lalu.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyerahkan tambahan hunian kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara.
Pembangunan tersebut didukung Yayasan Budha Tzu Chi bersama pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Fokus Percepat Pemulihan Pascabencana
Maruarar menjelaskan pembangunan rumah komunal terus dikoordinasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kesiapan lahan.
DPR RI dan pemerintah sebelumnya menyepakati tiga fokus utama penanganan pascabencana, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
Prioritas jangka menengah dan panjang meliputi pembangunan hunian tetap, relokasi masyarakat, rehabilitasi infrastruktur publik, pengendalian banjir, hingga penguatan tata kelola anggaran daerah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
