Pantau - NEXT Indonesia Center menilai tantangan terbesar fiskal Indonesia ke depan bukan hanya menjaga defisit dan rasio utang tetap terkendali, tetapi memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, produktivitas nasional, investasi, dan penerimaan negara di masa depan.
Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis, mengatakan belanja modal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang.
Menurutnya, jika ruang untuk belanja modal terus menyempit, kemampuan APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berpotensi melemah.
Data kajian menunjukkan porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah pusat turun dari 16,49 persen pada 2017 menjadi 8,70 persen dalam APBN 2026.
Penurunan tersebut terjadi meskipun total belanja pemerintah pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, porsi pembayaran bunga utang justru meningkat dari 17,12 persen pada 2017 menjadi 21,24 persen pada 2025 sebelum turun menjadi 19,03 persen pada 2026.
Kondisi itu dinilai menunjukkan semakin banyak ruang fiskal yang digunakan untuk memenuhi kewajiban masa lalu dibandingkan membiayai investasi produktif.
NEXT Indonesia Center menilai pemerintah perlu melakukan reorientasi belanja negara agar APBN tidak semakin bersifat defensif.
Belanja rutin yang dianggap kurang produktif perlu dikendalikan sehingga ruang investasi publik tetap terjaga.
Ade Holis menegaskan APBN harus memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menurutnya, kualitas belanja negara menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi di masa mendatang.
Kajian NEXT Indonesia Center menggunakan metode Craig Burnside dalam publikasi Bank Dunia Fiscal Sustainability in Theory and Practice.
Metode tersebut mengukur kemampuan pemerintah mempertahankan keberlanjutan fiskal dengan membandingkan keseimbangan primer aktual dan ambang batas keseimbangan primer yang diperlukan untuk menjaga rasio utang tetap terkendali.
Hasil kajian menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi fiskal berkelanjutan pada periode 2017 hingga 2019.
Namun, pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021 menyebabkan kontraksi ekonomi, lonjakan kebutuhan pembiayaan, pelebaran defisit, serta mendorong posisi fiskal Indonesia keluar dari zona berkelanjutan.
“Pandemi menjadi ujian terbesar fiskal Indonesia dalam satu dekade terakhir,” ujar Ade Holis.
Sejak 2022, kondisi fiskal kembali membaik berkat pemulihan ekonomi, inflasi yang lebih terkendali, dan perbaikan keseimbangan primer pemerintah.
Tahun 2023 menjadi periode fiskal terkuat selama masa pengamatan dengan surplus keseimbangan primer mencapai 0,49 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara ambang sustainabilitas berada di minus 1,85 persen PDB.
Tren perbaikan tersebut berlanjut hingga 2024 dan diproyeksikan terus berlangsung sampai 2026.
Pada 2026, keseimbangan primer aktual diperkirakan berada pada minus 0,35 persen PDB, sedangkan ambang batas keberlanjutan berada di minus 1,74 persen PDB.
Meski demikian, NEXT Indonesia Center mengingatkan ruang aman fiskal Indonesia belum sepenuhnya kuat karena keseimbangan primer masih diproyeksikan negatif pada 2025 dan 2026 serta nominal utang pemerintah terus meningkat.
Lembaga tersebut juga mengingatkan risiko eksternal seperti kenaikan suku bunga global, perlambatan ekonomi, dan pelemahan nilai tukar rupiah dapat mempersempit ruang fiskal di masa mendatang.
- Penulis :
- Gerry Eka
