Pantau - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana memastikan sektor pelayaran siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Suntana dalam peringatan Hari Pelaut 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Suntana, jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi arahan Presiden.
Ia menjelaskan peran tersebut dijalankan melalui penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang menjadi dokumen penting dalam aktivitas ekspor.
SPB memuat informasi mengenai kapal yang akan berlayar, muatan yang diangkut, serta volume komoditas ekspor yang dikirim.
"Sektor pelayaran menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pencatatan aktivitas ekspor komoditas," ungkap Suntana.
Target Devisa dan Potensi Penerimaan Negara
Suntana mengatakan Presiden menargetkan pengangkutan komoditas ekspor utama dapat menghasilkan devisa minimal 65 miliar dolar AS per tahun.
Komoditas yang menjadi fokus kebijakan tersebut meliputi batu bara, Crude Palm Oil (CPO), dan ferro alloy.
Menurutnya, potensi penerimaan negara dari kebijakan itu dapat mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun apabila dioptimalkan secara maksimal.
Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp2.600 triliun.
Suntana menilai angka tersebut sangat besar karena dapat memperkuat pembiayaan pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan.
Ia juga mengingatkan bahwa optimalisasi ekspor melalui DSI saat ini masih mencakup beberapa komoditas sehingga peluang penambahan komoditas ekspor lainnya masih terbuka lebar.
Penambahan komoditas tersebut dinilai dapat meningkatkan devisa negara dan memperluas kontribusi berbagai sektor ekonomi.
Perkuat Pengawasan dan Integritas Aparatur
Wamenhub meminta seluruh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), petugas lapangan, serta aparatur perhubungan laut untuk mendukung kebijakan pemerintah secara penuh.
Ia menegaskan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, praktik yang merugikan negara, maupun kebocoran penerimaan negara.
"Integritas aparatur menjadi faktor utama untuk memaksimalkan penerimaan negara, menjaga transparansi aktivitas ekspor, dan meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.
Suntana menegaskan layanan penerbitan SPB akan terus diperkuat untuk mendukung kelancaran kebijakan ekspor nasional.
Berbagai kendala dan persoalan yang pernah terjadi, kata dia, akan dijadikan bahan evaluasi, dasar perbaikan sistem pelayanan, dan upaya peningkatan kualitas pengawasan.
Ia juga meminta seluruh jajaran perhubungan laut menjaga nama baik institusi, memperkuat pengawasan internal, dan menjalankan pelayanan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Suntana, setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan memastikan transportasi laut berfungsi secara optimal.
Suntana turut mengajak seluruh insan pelayaran untuk bangga terhadap profesinya, menjaga etika kerja, menjunjung profesionalisme, dan mempertahankan integritas dalam pelayanan.
Ia menambahkan sektor pelayaran tidak hanya berperan menjaga kelancaran logistik nasional serta distribusi barang dan komoditas, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara, mendukung ekspor yang efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Wamenhub optimistis dukungan penuh sektor pelayaran terhadap kebijakan Presiden akan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperbesar kontribusi sektor transportasi laut terhadap pendapatan negara.
- Penulis :
- Arian Mesa
