Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyaluran bantuan bedah rumah semakin tepat sasaran.
Kolaborasi Perkuat Verifikasi Data Penerima
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penguatan tata kelola dilakukan melalui pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.
Maruarar mengungkapkan, "Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu."
Ia menjelaskan sistem Go PKP telah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan.
Data hasil verifikasi lapangan dari Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS untuk memperbarui basis data nasional agar lebih akurat.
Maruarar juga meminta masukan dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS untuk menyempurnakan pengembangan sistem Go PKP.
Sinkronisasi Data Tingkatkan Ketepatan Sasaran
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan masukan terkait sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan Kementerian PKP.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengusulkan calon penerima bantuan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap Program BSPS dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
