Pemerintah Susun Proyeksi Biaya Haji 2027, Beban Jamaah Diupayakan Tetap Lebih Ringan

Pantau - Pemerintah mulai menyusun proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi dengan memastikan beban biaya yang ditanggung jamaah tetap diupayakan lebih ringan meski sejumlah komponen biaya diperkirakan mengalami kenaikan.

Pemerintah Cari Skema Terbaik untuk Jamaah

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah mendapat arahan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap mudah menunaikan ibadah haji di tengah tantangan ekonomi global.

Dahnil mengungkapkan, "Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat."

Ia menjelaskan kenaikan BPIH dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, inflasi internasional, serta kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang berdampak pada biaya layanan haji.

Dahnil mengatakan, "Pemerintah Arab Saudi juga telah menghapus layanan kategori D sehingga seluruh pelayanan meningkat ke kategori C, yang otomatis meningkatkan biaya pelayanan haji."

Selain biaya penerbangan akibat kenaikan harga avtur, peningkatan harga barang dan jasa di Arab Saudi juga menjadi faktor dalam penyusunan proyeksi biaya haji tahun depan.

Skema Pembiayaan Masih Dibahas

Pemerintah masih membahas seluruh komponen biaya bersama para pemangku kepentingan sebelum besaran BPIH 2027 ditetapkan.

Dahnil menegaskan, "Prinsipnya, pelayanan meningkat, tetapi beban masyarakat harus tetap diringankan."

Pemerintah mengkaji perubahan komposisi pembiayaan sehingga sekitar 60 persen biaya penyelenggaraan haji ditopang dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH, sedangkan sekitar 40 persen dibayarkan langsung oleh jamaah.

Menurut pemerintah, optimalisasi nilai manfaat tersebut didukung akumulasi dana kelolaan selama masa pandemi COVID-19 ketika penyelenggaraan haji sempat tidak berlangsung atau dibatasi.

Dahnil mengatakan, "Tujuan akhirnya adalah menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, meskipun di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung."