Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung penerapan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 dalam kondisi aman sehingga kebutuhan energi nasional, minyak goreng domestik, dan ekspor tetap dapat dipenuhi secara bersamaan.
Pasokan CPO Diklaim Mencukupi Kebutuhan B50
Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan seluruh kebutuhan pasokan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan baku biodiesel.
"Oh aman, (pasokan CPO) lebih. Sudah aman." ungkap Amran.
Menurut Amran, produksi CPO nasional terus meningkat sehingga mampu menopang implementasi kebijakan B50.
Produksi CPO nasional tercatat sekitar 52 juta ton dengan sekitar 20 juta ton dialokasikan untuk kebutuhan minyak goreng.
Kebutuhan CPO untuk implementasi B50 diperkirakan sekitar 5,3 juta ton dari total produksi nasional.
Amran menegaskan peningkatan produksi tersebut menjamin kebutuhan CPO untuk program mandatori B50 tanpa mengganggu pasokan domestik maupun komitmen ekspor Indonesia.
Volume ekspor CPO juga meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton seiring naiknya produktivitas kelapa sawit, yang mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri.
Amran juga memastikan implementasi biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia masih surplus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah optimistis keseimbangan antara kebutuhan biodiesel, minyak goreng masyarakat, dan ekspor sawit Indonesia yang menguasai sekitar 60 persen pasar internasional tetap dapat terjaga.
Implementasi B50 Disebut Sudah Siap Berjalan
Amran menjelaskan penerapan B50 bukan lagi berada pada tahap uji coba karena implementasi biodiesel B40 telah berjalan dan pemerintah hanya meningkatkan kadar campuran menjadi B50 secara bertahap.
"Kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40, tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running." ujar Amran.
Ia memastikan masyarakat akan memperoleh bahan bakar B50 sesuai kebijakan pemerintah karena seluruh persiapan menjelang penerapan mandatori mulai 1 Juli 2026 telah berjalan dengan baik.
Menurut Amran, penerapan mandatori B50 menjadi tonggak penting sekaligus warisan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor solar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50), yaitu campuran 50 persen CPO dengan solar.
Airlangga mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menghemat subsidi sebesar Rp48 triliun serta mengurangi penggunaan bahan bakar minyak fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun, sementara Pertamina telah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut.
"Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun." kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan implementasi B50 akan membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026.
"Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan." ujar Bahlil.
- Penulis :
- Arian Mesa
