Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama GIZ Indonesia dan ASEAN memperkuat pemanfaatan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) sebagai fondasi data strategis untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia.
AKSARA Jadi Dasar Kebijakan Rendah Karbon
Comission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN Karin Christina Allgoewer mengatakan aplikasi AKSARA dirancang untuk menyediakan data penurunan emisi yang lebih akurat, terintegrasi, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
"Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan terhadap iklim. Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran," ungkap Karin Christina Allgoewer.
Ia menjelaskan kerja sama tersebut mencakup penguatan metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca sesuai standar internasional, integrasi sistem pemantauan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta pengembangan sistem pelaporan yang transparan sesuai komitmen Paris Agreement dan standar Enhanced Transparency Framework.
Perkuat Data Daerah untuk Investasi Hijau
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, indikator penurunan emisi gas rumah kaca dan Indeks Ekonomi Hijau menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi nasional.
Optimalisasi AKSARA menjadi salah satu fokus dalam Lokakarya Nasional 2026 Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon yang diikuti perwakilan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi.
Aplikasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah memetakan, memantau, dan mengevaluasi aksi penurunan emisi secara berkala serta terintegrasi dengan fitur Climate Budget Tagging melalui platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan.
Karin mengatakan sistem pelaporan yang transparan dan terukur diharapkan meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek pembangunan rendah karbon, sementara kualitas data dari pemerintah daerah akan menjadi faktor penting dalam mendukung kebijakan fiskal hijau dan investasi berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Aditya Yohan
