Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memastikan semakin banyak pelaku UMKM perempuan terdata dalam Sensus Ekonomi 2026.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai kontribusi, kebutuhan, tantangan, dan potensi pelaku usaha perempuan dalam perekonomian nasional.
Data UMKM Perempuan Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pelaku usaha perempuan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menopang kesejahteraan keluarga.
Amalia mengungkapkan, "Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan."
Menurut BPS, data yang lengkap dan akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Sepanjang 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) atau 58,68 persen dari total NIB diterbitkan kepada pelaku usaha perempuan.
Kolaborasi Dorong Pemberdayaan Perempuan
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan, "Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi."
Sebagai bentuk dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, PT PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya, meliputi kantor pusat, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit di seluruh Indonesia dengan tingkat respons mencapai 100 persen.
Direktur Utama PT PNM Kindaris mengungkapkan, "Kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Hari ini perempuan bukan hanya sekedar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
