Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berlangsung transparan melalui penerapan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT).
Skema PTT Diterapkan untuk Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi
Maruarar Sirait mengatakan skema PTT memberikan kesempatan kepada masyarakat membandingkan harga material bangunan dan bernegosiasi dengan toko sehingga efisiensi anggaran dapat dikembalikan kepada penerima manfaat.
Ia mengungkapkan, "(Dalam skema PTT) ada perbandingan toko, harga-harga transparan, rakyat diajari bernegosiasi dengan toko, dibantu kita supaya dapat lebih. Keuntungan juga dikembalikan kepada rakyat."
Ia menjelaskan pemerintah juga menambahkan bantuan berupa cat sehingga terdapat efisiensi anggaran sekitar Rp6 juta yang dapat dimanfaatkan penerima bantuan untuk membeli tambahan material bangunan maupun kebutuhan rumah.
Ia mengatakan, "Itu bisa buat beli tambahan bahan bangunan. Ini yang dikembalikan kepada rakyat. Kita bisa melakukan itu tanpa korupsi dan dengan terobosan yang baik bagi negara."
Menteri PKP menyebut pemerintah mengalokasikan 2.060 unit BSPS di Kabupaten Sumedang pada 2026 yang tersebar di 187 desa pada 26 kecamatan, meningkat dibandingkan sekitar 300 unit pada tahun sebelumnya.
Ia menegaskan program BSPS tidak hanya meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan tukang bangunan, pelaku UMKM, hingga toko material.
Ia mengungkapkan, "Program bedah rumah di zaman Presiden Prabowo Subianto di Sumedang ini menjadi sejarah terbesar. Program ini menggerakkan berbagai elemen masyarakat mulai dari suplai material, pekerja bangunan, dan toko bangunan hidup. Kami pastikan tidak ada pungutan kalau ada viralkan foto atau video, lalu laporkan."
Pemkab Sumedang Integrasikan BSPS dengan Program Pemberdayaan
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah mengintegrasikan program BSPS dengan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja, akses Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda), fasilitasi pendidikan bagi anak penerima manfaat, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengungkapkan, "Tidak sekadar memperbaiki rumah juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Kami sudah sosialisasikan ke penerima BSPS bisa mengakses Kurda. Bunganya hanya 3 persen satu tahun di Bank Sumedang dan serapannya sudah Rp8 miliar. Jadi, rumahnya beres, pendapatan meningkat."
Menurut Dony, integrasi berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
