Pemkot Batam Gunakan Aplikasi Sitebus Murah untuk Pastikan Penyaluran Sembako Bersubsidi Tepat Sasaran

Pantau - Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menerapkan digitalisasi penyaluran sembako bersubsidi menggunakan aplikasi Sitebus Murah guna memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak.

Digitalisasi Permudah Verifikasi Penerima Manfaat

Pelaksana Harian Kepala Disperindag Kota Batam Suhar mengatakan seluruh penerima manfaat telah terdaftar melalui aplikasi Sitebus Murah yang dapat diakses menggunakan telepon pintar maupun melalui bantuan petugas di kelurahan.

"Seluruh penerima manfaat yang hadir telah terdaftar melalui aplikasi Sitebus Murah. Pendataan dilakukan berdasarkan usulan RT/RW, kemudian divalidasi dan disahkan melalui musyawarah kelurahan sehingga penyaluran lebih tepat sasaran," katanya.

Ia menjelaskan digitalisasi diterapkan untuk memastikan paket sembako bersubsidi diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mempermudah proses verifikasi di lapangan.

Program pasar murah bersubsidi tahun 2026 menyediakan 25.000 paket sembako yang disalurkan secara bertahap pada 6 hingga 14 Juli 2026 di 41 titik yang tersebar di 43 kelurahan pada sembilan kecamatan di Kota Batam.

Warga Tebus Paket Sembako Rp100 Ribu

Dalam program tersebut, masyarakat cukup membawa KTP asli dan membayar Rp100 ribu untuk memperoleh satu paket sembako berisi beras 10 kilogram, gula pasir satu kilogram, dan tepung terigu dua kilogram.

Suhar mengatakan nilai pasar satu paket sembako mencapai sekitar Rp200 ribu sehingga masyarakat memperoleh penghematan sekitar Rp100 ribu.

"Program ini kami utamakan bagi masyarakat kurang mampu yang paling rentan terhadap dampak kenaikan harga kebutuhan pokok," ujarnya.

Ia menambahkan Pemkot Batam mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar dalam APBD 2026 untuk menyediakan 25.000 paket sembako bersubsidi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah yang pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,75 persen secara tahunan.

Selain itu, mekanisme penyaluran juga dibuat lebih sederhana dengan membagi lokasi pengambilan di setiap kelurahan agar antrean tidak menumpuk dan distribusi berlangsung lebih cepat.