Pantau - Kementerian Koperasi (Kemenkop) melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp1,006 triliun atau 87,25 persen dari pagu efektif sebesar Rp1,153 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Realisasi anggaran tersebut didukung tambahan anggaran belanja sebesar Rp744,44 miliar serta pembukaan blokir anggaran senilai Rp91,38 miliar sehingga total pagu akhir Kementerian Koperasi meningkat menjadi Rp1,217 triliun.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional dengan fokus utama pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Realisasi Anggaran dan Tantangan di Daerah
Mayoritas satuan kerja di tingkat pusat mampu mencatatkan realisasi anggaran di atas 93 persen.
Beberapa satuan kerja bahkan berhasil mencapai realisasi anggaran sekitar 97 persen.
Meski demikian, penyerapan Dana Dekonsentrasi di daerah masih menghadapi berbagai tantangan.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi Dana Dekonsentrasi mencapai 81,22 persen dari total anggaran sebesar Rp652,6 miliar.
Dana Dekonsentrasi tersebut digunakan untuk pelatihan pengurus KDKMP serta penyediaan tenaga pendamping di seluruh provinsi.
Ferry Juliantono mengatakan, "Beban pekerjaan dan sebaran KDKMP yang ada di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk mengeksekusi pendampingan dan pelatihan, khususnya bagi wilayah-wilayah yang areanya sangat luas."
Pelatihan SDM dan Target Operasional KDKMP
Sepanjang tahun 2025, anggaran dimanfaatkan untuk melatih lebih dari 15 ribu pendamping KDKMP.
Sebanyak 143 ribu pengurus KDKMP juga mendapatkan pelatihan melalui anggaran tersebut.
Selain itu, sebanyak 206 ribu sumber daya manusia koperasi turut memperoleh pelatihan.
Anggaran juga dimanfaatkan untuk mengintegrasikan 69 koperasi ke dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi mempercepat operasionalisasi KDKMP.
Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah memastikan koperasi yang telah terbentuk memiliki kegiatan usaha, akses pembiayaan yang memadai, serta pendampingan yang berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Hingga saat ini, sebanyak 1.061 KDKMP telah diresmikan dan beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu KDKMP dapat beroperasi pada akhir tahun 2026.
- Penulis :
- Arian Mesa
