Pantau - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan kepastian pasokan bijih nikel menjadi faktor utama untuk menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku industri pengolahan atau smelter.
Relaksasi Kuota Dinilai Jadi Langkah Koreksi
Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho menilai kebijakan pemerintah merelaksasi kuota produksi nikel merupakan langkah koreksi untuk menjaga keberlangsungan operasional industri hilir.
Ia mengungkapkan, “Langkah pemerintah merelaksasi kuota produksi nikel dinilai menjadi koreksi penting untuk menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional.”
Menurut Andry, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara hanya memberikan penyesuaian kuota kepada perusahaan yang menerapkan prinsip good corporate governance (GCG), good mining practice (GMP), serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Ia menilai relaksasi kuota menjadi konsekuensi dari ketidakseimbangan antara upaya menjaga harga nikel dan kebutuhan pasokan bahan baku bagi industri hilir.
Andry mengatakan, "Arah kebijakannya bisa saya pahami. Ini lebih tepat dibaca sebagai koreksi atas pengetatan kuota yang sebelumnya terlalu dalam.”
Kebutuhan Bahan Baku Smelter Terus Meningkat
Andry menjelaskan bahwa menjaga harga nikel dan memastikan pasokan bijih bagi smelter merupakan dua tujuan yang sulit dicapai secara bersamaan hanya melalui pengaturan kuota produksi.
Ia mengungkapkan, “Persoalannya kuota ditahan untuk mengangkat harga, tetapi pada saat yang sama pasokan bijih harus ditambah supaya smelter tetap jalan.”
Ia menambahkan, “Dua tujuan ini sulit dicapai secara bersamaan hanya melalui pengaturan kuota."
INDEF memperkirakan kebutuhan bijih nikel untuk memasok industri smelter pada 2026 mencapai sekitar 340 juta hingga 360 juta ton sehingga kepastian pasokan dinilai menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan hilirisasi nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
