Pantau - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mempercepat penyiapan lahan untuk mendukung investasi hilirisasi ubi kayu guna meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, membuka lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan kepastian lahan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran investasi saat memimpin rapat koordinasi mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mendukung program hilirisasi ubi kayu.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Maluku, Menteri Pertanian, dan Bupati Buru Selatan yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk menyelaraskan langkah percepatan program hilirisasi.
Evaluasi Kesiapan Daerah
Fokus rapat diarahkan pada evaluasi kesiapan daerah dalam mendukung program hilirisasi ubi kayu.
Evaluasi meliputi ketersediaan lahan, dukungan masyarakat, serta kesiapan petani sebagai bagian dari rantai produksi bahan baku industri.
Sadali Ie mengungkapkan, "Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar bersih dan bebas masalah, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kepastian lahan menjadi faktor utama untuk memberikan rasa aman bagi investor dan mempercepat realisasi program hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan."
Ia menegaskan pengalaman sengketa lahan yang pernah terjadi di sejumlah wilayah di Maluku harus menjadi pelajaran agar tidak kembali menghambat investasi strategis di sektor pertanian.
"Kita harus memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga program hilirisasi ini dapat berjalan sesuai target," ungkapnya.
Potensi Ubi Kayu dan Dampak Ekonomi
Maluku memiliki potensi besar dalam pengembangan ubi kayu dengan luas panen sekitar 1.875 hektare dan produksi mencapai sekitar 42.027 ton.
Potensi tersebut dinilai perlu didorong melalui pembangunan industri pengolahan agar mampu memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.
Program hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
"Jika kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka akan tercipta puluhan ribu lapangan pekerjaan, belum termasuk dampak berganda ketika industri pengolahannya mulai beroperasi," kata Sadali Ie.
Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyampaikan pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan selama sekitar lima bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelaraskan perencanaan pengembangan hilirisasi ubi kayu.
Menurut La Hamidi, hingga saat ini kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus ditingkatkan, terutama dalam memenuhi persyaratan terkait kepastian lahan sesuai arahan pemerintah pusat.
"Ini merupakan gagasan besar Bapak Gubernur Maluku untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut," ujar La Hamidi.
- Penulis :
- Shila Glorya
