Pantau - Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof Dr Hardinsyah mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal untuk menjaga kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menekan biaya bahan baku hingga sekitar Rp7.000 per porsi bagi anak sekolah.
Hardinsyah menilai makanan bergizi tidak harus menggunakan bahan pangan mahal selama komposisi menu dan pengadaan bahan dikelola secara cermat.
“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp15.000 satu kilogram, 100 gram cuma Rp1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp2.000 satu butir,” ujar Hardinsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Menu tersebut dapat dilengkapi dengan sayuran, buah, serta protein nabati seperti tahu atau tempe untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima MBG.
“Rp1.500 ditambah Rp2.000 itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya,” katanya menjelaskan.
Hardinsyah memperkirakan satu potong tempe berukuran sekitar 40-50 gram membutuhkan biaya Rp1.500 sehingga setelah ditambah buah, total bahan baku makanan berada di kisaran Rp7.000 per porsi.
Namun, perhitungan tersebut baru mencakup kebutuhan bahan pangan dan belum memasukkan biaya bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, serta distribusi.
“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” katanya lagi.
Hardinsyah menilai penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi kunci efisiensi karena setiap daerah memiliki beragam sumber protein, sayuran, dan buah yang dapat dimanfaatkan tanpa bergantung pada produk impor.
“Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” ujarnya.
Pemanfaatan pangan lokal dengan rantai pasok lebih pendek juga dinilai dapat menekan biaya distribusi, menjaga kesegaran makanan, serta membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kombinasi antara pembenahan tata kelola BGN, insentif SPPG yang lebih proporsional, serta optimalisasi bahan pangan lokal dapat menjadi jalan untuk menjaga keberlanjutan MBG,” katanya pula.
Hardinsyah menekankan efisiensi anggaran harus dilakukan melalui perbaikan sistem tanpa mengurangi porsi makanan, keamanan pangan, maupun kualitas gizi yang diterima anak.
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program MBG 2026 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp268 triliun bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, dan skema insentif SPPG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan proses penghitungan masih berlangsung sehingga nilai akhir anggaran belum dapat diumumkan.
“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” katanya lagi.
Salah satu komponen yang dievaluasi adalah insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari yang sebelumnya diberikan dengan nominal sama meskipun kapasitas pelayanan dan beban operasional setiap SPPG berbeda.
“Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki,” ujarnya.
BGN menilai efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi juga menata belanja agar lebih proporsional, tepat sasaran, dan adil bagi setiap SPPG.
Penyesuaian biaya operasional juga akan dipisahkan dari anggaran bahan pangan agar langkah efisiensi tidak mengurangi kualitas gizi yang diterima penerima manfaat Program MBG.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
