HOME  ⁄  Ekonomi

Pengamat Dorong Subsidi Langsung ke Penerima agar Lebih Tepat Sasaran daripada BBM

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Pengamat Dorong Subsidi Langsung ke Penerima agar Lebih Tepat Sasaran daripada BBM
Foto: (Sumber :Ekonom sekaligus Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah. ANTARA/Khaerul Izan.)

Pantau - Ekonom sekaligus Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mendorong pemerintah mengalihkan subsidi barang, termasuk bahan bakar minyak (BBM), menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

“Perlu bergeser subsidinya, dari subsidi barang, pindah ke subsidi orang,” kata Imaduddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Imaduddin, pemerintah akan lebih sulit mengendalikan subsidi apabila bantuan masih disalurkan melalui barang.

Ia menilai subsidi langsung kepada penerima manfaat dapat meningkatkan ketepatan sasaran karena harga barang di pasaran menjadi sama tanpa pembagian kategori subsidi dan nonsubsidi.

Reformulasi Subsidi Dinilai Perlu Momentum Tepat

Imaduddin menilai pencabutan maupun penertiban subsidi energi menghadapi tantangan politik karena kebijakan tersebut kerap dikaitkan dengan potensi kenaikan harga.

“Karena memang pencabutan subsidi kan bukan hal yang mudah secara politis, nantinya selalu dikaitkan antara subsidi energi dicabut dengan terjadinya kenaikan harga,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu memilih momentum yang tepat apabila ingin melakukan reformulasi subsidi energi, salah satunya ketika harga sedang turun.

“Makanya, kita selalu mengatakan bahwa kalau misalnya mau ada reformulasi subsidi itu, paling tepat dilakukan ketika harganya sedang mengalami penurunan,” katanya.

Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah membahas pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, secara bertahap dengan memanfaatkan sistem yang dimiliki Pertamina.

“Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8/2026), setelah menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Purbaya mengatakan salah satu skema yang dikaji adalah melarang masyarakat dalam kelompok desil 9 dan 10 membeli Pertalite sehingga kelompok tersebut harus menggunakan BBM nonsubsidi.

Pembahasan pengendalian subsidi BBM tersebut masih berlangsung dan implementasinya akan dilakukan setelah seluruh sistem pendukung dinilai siap.

“Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya,” ujarnya.

Penulis :
Ahmad Yusuf